Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Golkar Bahas Keanggotaan di Pansus Angket KPK Awal 2018

image-gnews
Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menyampaikan pidato di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, 7 Mei 2016. Nurdin Halin mendoaakan agar Setya Novanto cepat sembuh dan masalahnya cepat selesai, dan menghimbau Novanto untuk taat hukum, dan ikuti prosedur hukum. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menyampaikan pidato di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, 7 Mei 2016. Nurdin Halin mendoaakan agar Setya Novanto cepat sembuh dan masalahnya cepat selesai, dan menghimbau Novanto untuk taat hukum, dan ikuti prosedur hukum. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan partainya akan menggelar rapat pleno membahas kelanjutan keanggotaan Fraksi Golkar di Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Angket KPK) pada awal tahun baru. Golkar tidak bisa melakukannya lebih cepat lantaran sudah masuk musim liburan dan para pengurusnya butuh istirahat sehabis melangsungkan musyawarah nasional luar biasa.

"Insya Allah minggu pertama Januari sekaligus menentukan calon ketua DPR pengganti Setya Novanto," kata Nurdin di Kantor DPP Golkar, Jumat, 22 Desember 2017.

Baca juga: Sejumlah Fraksi di DPR Minta Masa Kerja Panitia Angket Diakhiri

Nurdin berpendapat sudah waktunya DPR mengakhiri Pansus Angket KPK. Sebabnya ia meminta perlu segera fraksi-fraksi di DPR mengambil kesimpulan. "Artinya tidak perlu lagi berlama lama agar tidak menciptakan kebingungan terhadap rakyat Indonesia," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia menuturkan dalam penutupan munaslub beberapa hari lalu, Golkar menyatakan KPK harus diperkuat demi lancarnya pemberantasan korupsi. Karena itu, sebagai salah satu pejabat tinggi di Golkar, Nurdin bakal mendorong agar pansus segera diselesaikan.

Menurut Nurdin, hak angket yang bergulir di DPR sebenarnya bertujuan untuk memperkuat KPK, bukan sebaliknya. Namun di ranah politik, semua hal bisa diubah.

Pansus Angket KPK dibentuk DPR saat KPK tengah menyidik kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP yang melibatkan sejumlah anggota DPR, termasuk Ketua DPR Setya Novanto. Ketika itu, kursi Ketua Umum Golkar masih diduduki Setya. Sejumlah kader Golkar pun menjadi inisiator hak angket dan tergabung dalam Pansus, seperti Ketua Komisi Hukum Bambang Soesatyo; anggota Komisi Hukum yang disebut menerima aliran dana e-KTP, Agun Gunandjar; Muhammad Misbakhun; Adies Kadier; dan John Kennedy Aziz.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa Hingga Ujung Masa Pemerintahan Jokowi Belum Dibahas DPR

7 Maret 2024

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) kembali menggelar Aksi Kamisan ke-807 dengan mengusung tema Simfoni Kebohongan dan Impunitas Presiden Jokowi di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024. Dalam aksinya aktivis menuntut dicabutnya pemberian pangkat kehormatan terhadap Prabowo Subianto yang diduga kuat terlibat dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998. TEMPO/Subekti.
Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa Hingga Ujung Masa Pemerintahan Jokowi Belum Dibahas DPR

Kasus penculikan para aktivis 98' dan pelanggaran HAM berat lainnya tak kunjung menemui titik terang hingga ujung pemerintahan Jokowi.


Pansus DPR Dorong Tenaga Honorer Diangkat Jadi ASN

6 September 2022

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang
Pansus DPR Dorong Tenaga Honorer Diangkat Jadi ASN

Pansus dibentuk atas inisiatif Komisi II DPR karena melihat banyaknya tenaga honorer sudah mengabdi lama tapi belum diangkat statusnya menjadi ASN.


Puan Dorong Kesetaraan Negara Dunia di Forum Parlemen MIKTA

8 Februari 2022

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani
Puan Dorong Kesetaraan Negara Dunia di Forum Parlemen MIKTA

Dunia membutuhkan kepemimpinan global yang menjamin suara dan kepentingan negara berkembang di forum-forum internasional.


Masa Kerja Tinggal Sepekan, DPR Bentuk Pansus Pemindahan Ibu Kota

19 September 2019

Ketua Komisi Pemerintahan DPR Zainuddin Amali. Golkar akan menggelar rapat pleno untuk membahas penarikan Setya Novanto dari Ketua DPR dan nama penggantinya. TEMPO/Imam Sukamto
Masa Kerja Tinggal Sepekan, DPR Bentuk Pansus Pemindahan Ibu Kota

Dalam sepekan, Pansus akan mempelajari dan membahas hasil kajian yang dilakukan pemerintah soal pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.


Begini Ketua Pansus DPR Tepis Pembahasan RUU Antiterorisme Lambat

18 Mei 2018

Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra termasuk Ketua Panitia Khusus RUU Antitetorisme Muhammad Syafii melakukan konferensi pers tentang perkembangan  RUU Anti-tetorisme di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, 18 Mei 2018. TEMPO/Rezki Alvionitasari.
Begini Ketua Pansus DPR Tepis Pembahasan RUU Antiterorisme Lambat

Ketua Panitia Khusus RUU Antiterorisme, Muhammad Syafii menyebut pansus dan pemerintah bupaya menyusun undang-undang yang komprehensif dan hati-hati.


Berikut Ini 10 Rekomendasi Pansus Hak Angket untuk KPK

2 Februari 2018

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar didampingi Wakil Ketua Pansus Eddy Kusuma Wijaya, Anggota Pansus Henry Yosodiningrat dan Arteria Dahlan memberikan keterangan terkait tidak hadirnya KPK pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat,  7 Oktober 2017. Rapat yang semula digelar untuk mengklarifikasi temuan Pansus Hak Angket KPK ini tidak dihadiri KPK karena masih menunggu putusan MK soal uji materi pasal Hak Angket dalam UU MD3. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Berikut Ini 10 Rekomendasi Pansus Hak Angket untuk KPK

Draf rekomendasi pansus hak angket KPK direncanakan dibacakan dalam rapat paripurna DPR pada Senin, 12 Februari 2018.


Pansus Angket KPK Rapat Bahas 2 Versi Rekomendasi Malam Ini

25 Januari 2018

 Pimpinan Pansus hak angket KPK, Risa Mariska, Agun Gunanjar, Taufiqulhadi, dan Dossy Iskandar saat konferensi pers setelah rapat internal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Juni 2017. Pansus hak angket diikuti tujuh dari sepuluh fraksi di DPR. TEMPO/Ahmad Faiz
Pansus Angket KPK Rapat Bahas 2 Versi Rekomendasi Malam Ini

Anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi Partai Nasdem, Taufiqul Hadi, mengatakan timnya akan menggelar rapat finalisasi draf rekomendasi sebelum dikirimkan ke KPK.


Pansus Targetkan RUU Terorisme Rampung Desember 2017

5 Oktober 2017

Pembahasan RUU Terorisme Akan Dipercepat
Pansus Targetkan RUU Terorisme Rampung Desember 2017

Pansus Targetkan RUU Terorisme Rampung Desember ?


Benny K Harman Prediksi 3 Skenario Rekomendasi Pansus Angket KPK  

15 September 2017

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Benny Kabur Harman. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Benny K Harman Prediksi 3 Skenario Rekomendasi Pansus Angket KPK  

Wakil Ketua Fraksi Demokrat Benny K. Harman memprediksi tiga skenario rekomendasi Pansus Hak Angket KPK.


PSHK Bantah Temuan Pansus Angket Soal KPK Tak Bersedia Diawasi

11 September 2017

Suasana audiensi Pansus Hak Angket KPK bersama LSM Koar Parlemen dan Mahasiswa Trisakti di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 26 Juli 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
PSHK Bantah Temuan Pansus Angket Soal KPK Tak Bersedia Diawasi

Peneliti PSHK Miko Ginting membantah temuan Pansus Hak Angket KPK yang menganggap KPK menjadi lembaga yang tidak bersedia diawasi.