Hukuman OC Kaligis Dipotong Jadi 7 Tahun, KPK Kecewa

Terpidana yang juga advokat senior Otto Cornelis (OC) Kaligis membacakan memori PK dalam sidang pengajuan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung di Pengadilan Tipikor, 6 Maret 2017. OC Kaligis mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan kasasi yang memperberat hukumannya menjadi 10 tahun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Padang - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan kecewa atas putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan upaya peninjauan kembali Otto Cornelis Kaligis (OC Kaligis) dalam kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri Medan.

"Kecewa, meskipun kami tetap hormati putusan pengadilan," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah seusai diskusi di Rumah Ikhlas Padang, Kamis malam, 21 Desember 2017.

Baca: Merasa Didiskriminasi, OC. Kaligis Ajukan Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung memutuskan hukuman OC Kaligis lebih ringan, yaitu 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan penjara. Putusan tersebut membatalkan putusan kasasi MA yang menyatakan Kaligis dihukum 10 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta.

Febri mengatakan KPK telah menerima informasi soal putusan tersebut karena sudah beredar di publik. Namun, kata dia, KPK masih menunggu putusan lengkapnya.

Menurut Febri, lembaga penegakan hukum harus serius dan berkomitmen untuk memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi. Misalnya, melalui putusan yang sesuai dengan kesalahannya. "Jangan sampai publik berpikir trend putusan korupsi ringan, padahal komitmen itu masih sangat kuat," ujarnya.

Baca: Vonis 10 Tahun Bui, OC Kaligis Ajukan Peninjauan Kembali

Febri mencontohkan jaksa penuntut dari KPK ataupun kejaksaan telah menuntut dengan maksimal dan terbukti dalam persidangan. Dengan demikian, menurut dia, tidak ada alasan untuk meringankan hukumannya. Seyogyanya, ia melanjutkan, terpidana tersebut dihukum seberat-beratnya sehingga publik akan melihat hal itu sebagai indikator keseriusan pemberantasan korupsi.

OC Kaligis sebelumnya dinyatakan bersalah menyuap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tripeni Irianto. Perkara korupsi bantuan sosial ini juga menyeret dua hakim yang menanganinya.

Awalnya OC Kaligis dituntut 10 tahun oleh jaksa dari KPK. Namun majelis hakim memutus dia dihukum 5,5 tahun penjara. Kaligis keberatan dan mengajukan banding. Hasilnya, putusan banding lebih tinggi, yaitu 7 tahun. Tak terima, Kaligis mengajukan kasasi dan dijatuhi hukuman 10 tahun. Ia pun melakukn upaya hukum dengan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.






KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

11 jam lalu

KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

Dalam pemeriksaan Dito Mahendra, KPK menelisik tentang dugaan aliran duit dari Nurhadi.


KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

12 jam lalu

KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

KPK memeriksa Dito Mahendra Saputro sebagai saksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU oleh Eks Sekertaris Mahkamah Agung, Nurhadi.


4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

1 hari lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

1 hari lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

1 hari lalu

Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

1 hari lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

1 hari lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

2 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.