JK: Penunjukan Ketua DPR oleh Setya Novanto Langgar Aturan

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Wakil Presiden M. Jusuf Kalla saat memberikan keterangan pers di rumah dinas, Jakarta, 15 Mei 2017. Jusuf Kalla mengatakan, kecelakaan yang menimpa Setya Novanto tersebut tidak akan menganggu proses hukum yang sudah berjalan. Jusuf Kalla berharap ketua umum Partai Golkar tersebut bisa segera pulih. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penggantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus dilakukan setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar dilakukan. Penggantian Ketua DPR tidak bisa dilakukan melalui penunjukan oleh Setya Novanto, yang kini mendekam di penjara Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Kalla, hampir semua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar menginginkan munaslub digelar lebih dulu sebelum menunjuk Ketua DPR pengganti Setya. "Yang mengusulkan bukan Novanto, karena Novanto dalam tahanan. Masak, di dalam tahanan dia mengganti orang?" ujarnya di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2017.

Baca juga: Tujuh Surat Golkar tentang Setya Novanto yang Dibahas Bamus DPR

Sebelumnya, Setya menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya menjadi Ketua DPR. Perbedaan pendapat di internal Golkar muncul seiring dengan penunjukan tersebut. Ini terlihat dari adanya dua surat yang dibahas dalam rapat Badan Musyawarah DPR. Surat yang dikirim Ketua Fraksi Golkar Robert Kardinal menyatakan setuju terhadap penunjukan Setya. Sebaliknya, surat penolakan dilakukan anggota Fraksi Golkar lain, seperti Agus Gumiwang.

Kalla mengatakan perbedaan pendapat di internal Golkar seharusnya tak terjadi bila semua pihak mengikuti anggaran dasar/anggaran rumah (AD/ART) tangga partai. "Kalau semua mengikuti AD/ART dan aturan yang ada, tidak akan pecah. Yang pecah itu kalau ada yang tidak mengikuti aturan, seperti tadi dari penjara mundur, tapi menunjuk penggantinya. Itu kan melanggar aturan karena setidak-tidaknya harus ditentukan oleh pleno," ucapnya.

Baca juga: Pengamat: Setya Novanto Tak Bisa Seenaknya Tunjuk Ketua DPR

Namun Kalla, yang pernah menjadi Ketua Umum Golkar, meyakini polemik penunjukan Ketua DPR ini tidak akan mengganggu kinerja DPR. Sebab, hal itu tidak akan berlangsung lama karena Golkar akan segera menggelar munaslub pada Desember untuk memilih Ketua Umum Golkar yang baru menggantikan Setya Novanto. Nantinya, kata Kalla, pimpinan partai yang baru akan mengusulkan nama Ketua DPR yang baru ke Dewan.






Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

4 jam lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pertemuan Puan Maharani dan Airlangga Diperkirakan Digelar Sabtu Ini

6 jam lalu

Pertemuan Puan Maharani dan Airlangga Diperkirakan Digelar Sabtu Ini

Sebelumnya Puan Maharani telah sowan ke Partai NasDem, Partai Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).


Partai Golkar Sambut Baik jika Ridwan Kamil ingin Bergabung

6 hari lalu

Partai Golkar Sambut Baik jika Ridwan Kamil ingin Bergabung

Politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya terbuka jika Ridwan Kamil ingin bergabung. Tapi semua tergantung Ridwan Kamil sendiri.


IPW Batal Hadiri Undangan MKD DPR, Sugeng: Ada Diskriminasi

9 hari lalu

IPW Batal Hadiri Undangan MKD DPR, Sugeng: Ada Diskriminasi

Ketua IPW Sugeng Teguh Santosa membatalkan kehadiran di MKD DPR untuk memberikan keterangan dalam sidang etik terhadap anggota dewan.


Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

21 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


Heboh Peretasan Bjorka, Puan Maharani Minta Pemerintah Gelar Audit Keamanan Siber

22 hari lalu

Heboh Peretasan Bjorka, Puan Maharani Minta Pemerintah Gelar Audit Keamanan Siber

Puan Maharani minta pemerintah menggelar audit keamanan siber setelah muncul hacker Bjorka yang bocorkan data lembaga negara dan tokoh di Indonesia.


MKD DPR Pertanyakan Pasal yang Dilanggar dalam Perayaan Ulang Tahun Puan Maharani

23 hari lalu

MKD DPR Pertanyakan Pasal yang Dilanggar dalam Perayaan Ulang Tahun Puan Maharani

Kata Junimart, perayaan tersebut bersifat spontan dan Puan Maharani pun tidak mengharapkan situasi tersebut.


Rindu Tangis Puan Maharani Saat Harga BBM Naik, SPSI: Kini Jadi Ketua DPR Apa...

28 hari lalu

Rindu Tangis Puan Maharani Saat Harga BBM Naik, SPSI: Kini Jadi Ketua DPR Apa...

Koordinator SPSI, Guntoro, menyinggung soal Ketua DPR Puan Maharani yang menangis saat menolak kenaikan harga BBM beberapa tahun lalu.


Menjabat Hanya 5 Tahun, Apakah DPR Juga Mendapatkan Dana Pensiun Seperti PNS?

36 hari lalu

Menjabat Hanya 5 Tahun, Apakah DPR Juga Mendapatkan Dana Pensiun Seperti PNS?

Benarkah DPR mendapatkan dana pensiun? Apakah nominalnya lebih kecil dari dana pensiun ASN, sehingga tidak disebut membebani APBN?


Mantan Presiden dan Wapres Terima Dana Pensiun, Apa yang Membatalkannya?

36 hari lalu

Mantan Presiden dan Wapres Terima Dana Pensiun, Apa yang Membatalkannya?

Membahas soal dana pensiun, apakah mantan Presiden dan Wapres juga mendapatkan dana pensiun setelah kelar menjabat? Apa yang membuat batal?