"

Fadli Zon Jadi Pelaksana Tugas Ketua DPR Gantikan Setya Novanto

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Fadli Zon, memimpin sidang acara pidato Presiden dalam rangka penyampaian RAPBN 2018, di gedung Nusantara, MPR/ DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 16 Agustus 2017. Maria Fransisca.
Fadli Zon, memimpin sidang acara pidato Presiden dalam rangka penyampaian RAPBN 2018, di gedung Nusantara, MPR/ DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 16 Agustus 2017. Maria Fransisca.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon resmi ditunjuk menjadi pelaksana tugas Ketua DPR untuk menggantikan Setya Novanto. Fadli ditunjuk menjadi Plt Ketua DPR dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Telah ditetapkan Plt Ketua DPR adalah Wakil Ketua Bidang Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) sesuai dengan fraksi, dalam hal ini saya akan menjalankan tugas Plt," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Desember 2017.

DPR menggelar rapat Bamus hari ini membahas surat pengunduran dan penunjukan Ketua DPR, yang dikirimkan Ketua DPR nonaktif, Setya Novanto. Rapat Bamus ini digelar untuk memutuskan dan menetapkan agenda dalam rapat paripurna, yang juga dilakukan siang ini.

Baca juga: Golkar Terbelah, Rapat Soal Pengganti Setya Novanto di DPR Alot

Rapat Bamus dengan agenda pembahasan pengunduran diri Setya dan penunjukan Ketua DPR yang dihadiri delapan fraksi itu digelar secara tertutup dan dipimpin tiga Wakil Ketua DPR, yakni Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Taufik Kurniawan.

Fadli mengatakan akan menjalankan tugas sebagai Plt Ketua DPR hingga adanya ketua definitif, yang nanti diajukan Partai Golkar. Hal itu, kata dia, mungkin dilakukan setelah masa reses DPR berakhir. "Yaitu pada masa sidang yang akan datang, yang akan kita mulai pada 9 Januari 2018," katanya.

Menurut Fadli, penunjukan dirinya bertujuan untuk tetap menjalankan roda institusi. Hal ini, kata dia, juga telah sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPR, dan DPRD. "Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut," ucapnya.

Baca juga: DPR Gelar Rapat Badan Musyawarah Bahas Surat Setya Novanto

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan penggantian dan penunjukan Plt Ketua DPR telah diberitahukan kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu, kata dia, sebagai pemberitahuan protokoler bahwa Ketua DPR sebelumnya, Setya Novanto, telah mengundurkan diri dan telah ditunjuk pelaksana tugasnya. "Juga kepada Partai Golkar bahwa Setya Novanto sudah mengundurkan diri dan meminta pengganti," tuturnya.








RUU PPRT Mangkrak di Meja Puan Maharani, Koalisi Sipil: Sudah Disalip 10 Undang-Undang

31 hari lalu

Massa dari Koalisi Sipil untuk Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) membentangkan serbet raksasa saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 15 Februari 2023. Dalam aksi yang bertepatan dengan Hari PRT Nasional tersebut mereka menuntut untuk DPR RI segera membahas dan mengesahkan Rencana Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) karena kasus kekerasan terhadap PRT terus terjadi setiap harinya. TEMPO/M Taufan Rengganis
RUU PPRT Mangkrak di Meja Puan Maharani, Koalisi Sipil: Sudah Disalip 10 Undang-Undang

Keberlanjutan pembahasan regulasi itu bakal makin molor jika Ketua DPR Puan Maharani tak kunjung mengesahkan RUU PPRT.


Aliansi Perempuan Desak Ketua DPR Puan Maharani Segera Sahkan RUU PPRT

37 hari lalu

Massa dari Koalisi Sipil untuk Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) membentangkan serbet raksasa saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 15 Februari 2023. Dalam aksi yang bertepatan dengan Hari PRT Nasional tersebut mereka menuntut untuk DPR RI segera membahas dan mengesahkan Rencana Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) karena kasus kekerasan terhadap PRT terus terjadi setiap harinya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Aliansi Perempuan Desak Ketua DPR Puan Maharani Segera Sahkan RUU PPRT

RUU PPRT mesti disahkan terlebih dahulu di sidang paripurna DPR sebagai RUU usul inisiatif DPR.


Kilas Balik Sejarah Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional

38 hari lalu

Sejumlah PRT membawa poster saat mengikuti Pawai Dukung Percepatan Pengesahan RUU PPRT bersama Komnas HAM di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta, Minggu, 12 Februari 2023. Aksi ini digelar untuk mendukung percepatan pengesahan RUU PPRT yang sudah 19 tahun belum kunjung disahkan oleh DPR.  ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Kilas Balik Sejarah Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional

Pekerja Rumah Tangga atau PRT sering mengalami perlakuan tidak manusiawi, seperti kekerasan fisik dan psikis, pelecehan seksual, dan diskriminasi.


Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Anies Baswedan - Sandiaga Uno di Pilkada DKI

46 hari lalu

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon di DPR/MPR RI, Jakarta Selatan, Kamis, 22 September 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Anies Baswedan - Sandiaga Uno di Pilkada DKI

Fadli Zon mengakui membikin draft perjanjian antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017. Soal utang, Fadli tak mau bicara.


Wujudkan Stabilitas ASEAN, DPR Dorong Diplomasi Parlemen

51 hari lalu

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon. Foto: Dok/Man
Wujudkan Stabilitas ASEAN, DPR Dorong Diplomasi Parlemen

DPR RI terus mendorong berbagai upaya melalui diplomasi parlemen untuk mewujudkan stabilitas regional di kawasan dan mendorong demokrasi di Myanmar sehingga krisis kemanusiaan dapat segera diakhiri


Sandiaga Uno Sebut Fadli Zon Pegang Fakta Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

53 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengamati produksi tas koja Suku Badui di Kanekes, Lebak, Banten, Sabtu 15 Oktober 2022. Menparekraf  Sandiaga Uno berkunjung ke daerah tersebut untuk mengecek kesiapan Desa Saba Budaya Badui yang masuk menjadi salah satu desa Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas
Sandiaga Uno Sebut Fadli Zon Pegang Fakta Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

Nama Fadli Zon muncul dalam pusaran perjanjian politik yang pernah dibuat oleh Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno.


Sandiaga Uno Ceritakan Ihwal Perjanjian Dia, Anies, dan Prabowo Menjelang Pilgub DKI 2017

53 hari lalu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) didampingi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah), Sandiaga Uno (kanan) menyampaikan keterangan pers mengenai hasil hitung cepat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua di DPP Partai Gerindra, Jakarta, 19 April 2017. ANTARA FOTO
Sandiaga Uno Ceritakan Ihwal Perjanjian Dia, Anies, dan Prabowo Menjelang Pilgub DKI 2017

Sandiaga Uno menjelaskan perjanjian yang pernah dibuat lalu diteken oleh dia, Prabowo dan Anies pada 2017. Apa isinya?


Mahasiswa UI Tewas Tertabrak, Fadli Zon: Harus Ada Keadilan, Apalagi yang Dihadapi Arogan

55 hari lalu

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon di DPR/MPR RI, Jakarta Selatan, Kamis, 22 September 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Mahasiswa UI Tewas Tertabrak, Fadli Zon: Harus Ada Keadilan, Apalagi yang Dihadapi Arogan

"Harus ada keadilan menyangkut nyawa manusia. Apalagi yang dihadapi manusia arogan," kata Fadli Zon soal kasus mahasiswa UI tewas tertabrak


Tolak Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon: Ada Potensi Korupsi, Perlu Audit Khusus

55 hari lalu

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon di DPR/MPR RI, Jakarta Selatan, Kamis, 22 September 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Tolak Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon: Ada Potensi Korupsi, Perlu Audit Khusus

Anggota DPR RI Fadli Zon menolak usulan kenaikan biaya haji. Menurutnya ada potensi korupsi di sana sehingga perlu audit khusus.


KPK Ungkap Penyebab Buronan Kasus Korupsi e-KTP Paulus Tannos Gagal Ditangkap

58 hari lalu

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, menunjukkan Wakil Presiden PT. Widya Sapta Colas periode 2013-2015, Viktor Sitorus, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 5 Desember 2022. Tindak pidana korupsi tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp.156 miliar dari total nilai kontrak sebesar Rp.265 miliar terkait proyek multiyears peningkatan jalan lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, di Kabupaten Bengkalis, Riau, pada 2013-2015. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Ungkap Penyebab Buronan Kasus Korupsi e-KTP Paulus Tannos Gagal Ditangkap

KPK menyebut sempat mengendus keberadaaan Paulus Tannos di Thailand.