Untuk Penyelidikan, Tito Desak MKD Bersikap Soal Viktor Laiskodat

Reporter

Puluhan umat Islam saat aksi 2411 di depan Gedung Bareskrim, Jakarta, 24 November 2017. Dalam aksinya umat Islam menuntut penangkapan Viktor Laiskodat terkait kasus ujaran kebencian. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian meminta Majelis Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat segera memutuskan sikap atas politikus Partai NasDem, Viktor Laiskodat, mengenai ujaran kebencian. Penyidik Badan Reserse Kriminal akan menentukan status Viktor berdasarkan keputusan MKD.

"Kami berharap MKD segera menentukan sikap, apakah ini dalam rangka tugas DPR atau tidak," kata Tito Karnavian di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 12 Desember 2017.

Baca:
Bareskrim Tetap Lanjutkan Penyidikan Kasus Viktor Laiskodat...
Fadli Zon: Pidato Viktor Laiskodat Adalah Fitnah...

Tito menjelaskan, pidato Viktor dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri karena mengandung unsur kebencian terhadap Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam UU itu, Viktor akan terlindungi oleh hak imunitasnya jika pidatonya disampaikan dalam tugasnya sebagai anggota DPR. Menurut Tito, hanya MKD yang dapat memutuskan pidato Viktor di Kupang, Nusa Tenggara Timur, itu disampaikan dalam kapasitas sebagai anggota DPR atau bukan.

Kasus ini bermula dari pidato Viktor dalam acara deklarasi calon Bupati Kupang, 1 Agustus 2017. Ia menyebutkan ada kelompok yang hendak mengubah konsep pemerintahan di Indonesia menjadi khilafah. Selain itu, ia menuding kelompok ini mendapat dukungan dari empat partai di DPR

Baca juga: Viktor Laiskodat Didukung Boni Hargens

Viktor menyebutkan empat partai politik yang diduga mendukung berdirinya khilafah, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat. Rekaman pidato Viktor viral dan diprotes partai yang disebut.

MKD masih memproses laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Viktor. MKD menerima laporan itu dari Fraksi PKS, yang tersinggung oleh isi pidato Viktor tentang partai politik pendukung berdirinya khilafah di Indonesia. Partai Gerindra dan PAN juga melaporkan Viktor ke Bareskrim dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Untuk mempercepat proses penyelidikan kasus ini, Tito meminta MKD segera menjawab soal pidato Viktor itu. "Kalau dalam rangka tugas, polisi harus menghentikan (penyelidikan). Kalau tidak, kami bisa ajukan berkas," ujar Tito.

 






Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

2 hari lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

8 hari lalu

Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

Kepala daerah perempuan ini dinilai berhasil memimpin daerahnya, meskipun mereka harus menghadapi banyak kendala.


Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

8 hari lalu

Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar ASN menjaga profesionalitas dan tetap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.


Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

9 hari lalu

Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat tanpa persetujuan Kemendagri.


Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

9 hari lalu

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.


Gubernur Papua Lukas Enembe Pernah Usulkan Pemekaran Papua Jadi Tujuh Provinsi

9 hari lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Pernah Usulkan Pemekaran Papua Jadi Tujuh Provinsi

Gubernur Papua Lukas Enembe mengusulkan pemekaran Papua menjadi tujuh provinsi, menurutnya sekaligus sesuai dengan jumlah wilayah adat di Papua.


Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

10 hari lalu

Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan nama calon penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan belum sampai ke dia.


Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

13 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.


Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

16 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


Puan Maharani Sempat Diadukan ke MKD, Apa Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan Ini?

17 hari lalu

Puan Maharani Sempat Diadukan ke MKD, Apa Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan Ini?

Puan Maharani sempat diadukan ke MKD buntut perayaan ulang tahun saat rapat dan buruh menolak kenaikan harga BBM di luar gedung DPR. Apa tugas MKD?