Praperadilan Setya Novanto Gugur Setelah Sidang e-KTP Dimulai

Tersangka Setya Novanto berbincang dengan koleganya usai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, 6 Desember 2017. KPK menyatakan bahwa berkas perkara Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP telah dinyatakan lengkap atau P21. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Hakim tunggal praperadilan Setya Novanto, Kusno, mengatakan gugatan Setya dinyatakan gugur saat hakim mulai memeriksa pokok perkara kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Menurut dia, hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf (d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah diperbarui lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 menjelaskan bahwa permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan. "Jadi kapan dimulai? itu sejak hakim yang menyidangkan pokok perkara mengetuk palu membuka sidang untuk pembacaan surat dakwaan. Kita sepakat seperti itu, ya?," kata Kusno di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 7 Desember 2017.

Baca juga: Berikut Waktu Sidang E-KTP dan Sidang Praperadilan Setya Novanto

Kusno menjelaskan dirinya menyampaikan hal ini dengan harapan ke depan tidak ada lagi perdebatan di antara pihak pemohon dan termohon. "Jadi kita tidak ada lagi perdebatan di belakang hari. Gugatan praperadilan gugur setelah perkara pokoknya diperiksa," ujarnya.

Sidang praperadilan Setya Novanto tetap digelar hari ini dengan agenda mendengarkan keterangan dari pihak Setya selaku pemohon. Dalam pandangannya, Setya menilai penetapannya sebagai tersangka tidak sah oleh KPK lantaran tidak ada dasar hukum yang jelas.

Di sisi lain, kemarin KPK telah mengirimkan berkas perkara Setya Novanto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. KPK melimpahkan berkas perkara kemarin karena ingin Pengadilan Tipikor Jakarta bisa menyidangkan perkara e-KTP sebelum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan praperadilan Setya.

Baca juga: KPK: Persiapan Menghadapi Praperadilan Setya Novanto telah Matang

Hakim Kusno di akhir persidangan tadi telah menentukan kapan putusan praperadilan akan dibacakan. Menurut dia, paling cepat dirinya akan mengeluarkan putusan Kamis sore pekan depan. "Kalau tidak, ya Jumat gitu, loh," ujarnya.

Setya Novanto menggugat praperadilan terhadap KPK atas status tersangkanya dalam kasus korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun dengan nilai proyek Rp 5,84 triliun tersebut. Penetapan status Setya sebagai tersangka oleh KPK ini merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya, KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka untuk kasus yang sama. Setya menggugat praperadilan ihwal penetapannya tersebut dan menang.






Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

23 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


Inilah 4 Kasus Besar yang Terbongkar karena Bantuan Justice Collaborator

56 hari lalu

Inilah 4 Kasus Besar yang Terbongkar karena Bantuan Justice Collaborator

Berikut beberapa kasus besar yang pernah berhasil dibongkar karena bantuan justice collaborator.


Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

56 hari lalu

Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

Tak semua orang yang mengajukan sebagai Justice Collaborator diterima. Berikut beberapa orang yang pernah ditolak permohonannya.


KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

29 Juni 2022

KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

Gamawan Fauzi dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Paulus Tannos selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.


KPK Terima Duit Rp 86 Miliar Kasus Korupsi E-KTP dari Amerika Serikat

27 Juni 2022

KPK Terima Duit Rp 86 Miliar Kasus Korupsi E-KTP dari Amerika Serikat

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan uang itu bisa kembali ke Indonesia karena bantuan pemerintah Amerika Serikat dalam kasus korupsi e-KTP.


Satgas BLBI Sebut Nilai Aset Besan Setya Novanto yang Disita Mencapai Rp 2 Triliun

22 Juni 2022

Satgas BLBI Sebut Nilai Aset Besan Setya Novanto yang Disita Mencapai Rp 2 Triliun

Satgas BLBI menyatakan aset milik Bank Aspac yang disita mencapai Rp 2 triliun.


Satgas BLBI Sita Aset Besan Setya Novanto Pagi Ini

22 Juni 2022

Satgas BLBI Sita Aset Besan Setya Novanto Pagi Ini

Satgas BLBI menyita aset obligos PT Bank Aspac di Bogor hari ini. Satu dari dua pemilik bank tersebut merupakan besar mantan Ketua DPR Setya Novanto.


Pengadilan Tolak Gugatan Besan Setya Novanto Atas Perkara Utang BLBI Rp 3,57 T

15 Mei 2022

Pengadilan Tolak Gugatan Besan Setya Novanto Atas Perkara Utang BLBI Rp 3,57 T

Kedua obligor BLBI ini menggugat Kementerian Keuangan dan meminta pengadilan menyatakan mereka bukan penanggung utang Bank Aspac.


KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

21 Maret 2022

KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

KPK melanjutkan penyidikan kasus korupsi e-KTP untuk tersangka Paulus Tannos.


KPK akan Koordinasi dengan Bareskrim soal Penyidikan TPPU Setya Novanto

12 Maret 2022

KPK akan Koordinasi dengan Bareskrim soal Penyidikan TPPU Setya Novanto

Alex mengatakan KPK perlu mengetahui tindak pidana muasal Setya Novanto yang sedang disidik Bareskrim.