Calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim MK di Komisi III, gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 6 Desember 2017. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan membantah dugaan barter antara perpanjangan masa jabatan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dengan putusan MK soal keabasahan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Itu kecurigaan yang berlebihan," kata Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 6 Desember 2017.
Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Arief Hidayat ke Dewan Etik Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 6 Desember 2017 dengan dugaan pelanggaran kode etik. Arief diduga melobi pemimpin Komisi III hingga pemimpin fraksi DPR agar mendukungnya sebagai calon tunggal hakim konstitusi.
Menurut Trimedya, Arief Hidayat tidak bisa memengaruhi putusan MK terkait keabsahan hak angket KPK. Sebab, ada delapan hakim konstitusi lainnya, yang menurut dia, memiliki pandangan berbeda. "Nanti kita buktikan sendiri saja bagaimana putusan MK soal hak angket itu," kata Trimedya.
Arief membantah telah melakukan usaha lobi itu dan menyatakan siap dipanggil Dewan Etik. Menurut Arief, banyak hakim pernah dipanggil Dewan Etik. Sudah kewajiban Dewan Etik memanggilnya. “Silakan saja, saya akan jelaskan," kata Arief Hidayat di Ruang Rapat Komisi III DPR pada Rabu, 6 Desember 2017.
Ia menjelaskan kabar mengenai lobi itu merebak karena pertemuan dengan Komisi III DPR di Hotel Ayana Midplaza beberapa waktu lalu. Namun, Arief mengatakan, dia hanya memenuhi undangan resmi Komisi III DPR untuk membicarakan perpanjangan masa jabatannya sebagai hakim konstitusi. Proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap dirinya, kata Arief, dilakukannya atas seizin Dewan Etik Mahkamah Konstitusi, tanpa lobi politik.
Mengenai putusan MK soal hak angket DPR terhadap KPK, kata dia, hakim tidak akan terpengaruh oleh apapun dalam memutuskan perkara. Menurut Arief, selama ini, Hakim MK memutuskan perkara sesuai Undang-undang dan konstitusi.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
22 menit lalu
Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi
2 jam lalu
Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi
Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
16 jam lalu
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
17 jam lalu
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
17 jam lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
23 jam lalu
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
1 hari lalu
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
1 hari lalu
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional
1 hari lalu
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional
Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.
Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol
1 hari lalu
Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol
Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.
