YLBHI Ungkap 3 Kejanggalan Fit and Proper Test Arief Hidayat

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Arief Hidayat usai diambil sumpahnya dalam menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 14 Juli 2017. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Bidang Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Julius Ibrani menilai hasil uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat janggal dan tidak layak sah.

Menurut Julius, ada tiga kejanggalan dalam proses fit and proper test Arief Hidayat. "Pertama, Arief Hidayat lolos dalam uji kelayakan, padahal ada dugaan pelanggaran kode etik dan dia memiliki rekam jejak yang tidak baik terutama dalam kasus Patrialis Akbar," kata Julius Ibrani saat dihubungi Tempo pada Rabu, 6 Desember 2017.

Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat pernah diminta mundur dari jabatannya atas buntut kasus Patrialis Akbar yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Arief dinilai tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan internal dan menjaga kewibawaan MK.

Baca juga: Soal Lobi ke DPR, Dewan Etik Akan Panggil Hakim MK Arief Hidayat

Kedua, kata dia, ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Arief Hidayat terkait pertemuannya dengan Komisi III DPR di Hotel Ayana Midplaza. Julius menduga, pertemuan itu merupakan lobi politik untuk melanggengkan langkah Arief menuju kursi Ketua MK untuk periode kedua serta berkaitan dengan uji materi keabsahan Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi yang kini tengah dibahas di MK.

Sebelumnya, Arief membantah adanya lobi politik itu dan menjelaskan bahwa pertemuan dia dan Komisi III DPR hanya sebatas membahas perpanjangan masa jabatan dan mencocokkan jadwal pelaksanaan fit and proper test.

"Hakim harusnya dapat menjaga kewibawaanya, terlebih sedang dalam proses memutuskan perkara. Urusan 'dapur' MK sewajarnya diurus oleh Sekjen. Atau dia bisa mengutus delapan hakim lain untuk menemui DPR," kata dia.

Ketiga, kata dia, tidak ada transparansi dalam uji kelayakan terhadap calon tunggal Hakim Mahkamah Konstitusi. "Masa jabatan Arief Hidayat baru berakhir April 2018, uji kelayakan ini seperti tergesa-gesa dan tampak sarat kepentingan di dalamnya," kata dia.

Baca juga: Arief Hidayat Lolos Uji Kelayakan Hakim MK Meski Diprotes

Berdasarkan ketiga kejanggalan itu, Julius menilai, uji kelayakan hakim MK Arief Hidayat penuh kejanggalan dan tidak layak sah. "Seharusnya uji kelayakan itu dibatalkan dan diulang kembali secara transparan," kata dia.






Jokowi Buka Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia di Bali

3 jam lalu

Jokowi Buka Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia di Bali

Jokowi berharap Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia dapat menjadi forum untuk bertukar pikiran dan bertukar pengalaman.


Soal Pencoptan Hakim Aswanto, Presiden Jokowi Bilang Begini

9 jam lalu

Soal Pencoptan Hakim Aswanto, Presiden Jokowi Bilang Begini

Presiden Jokowi tak mau menegaskan apakah dia akan mengesahkan atau tidak pergantian Aswanto dengan Guntur Hamzah.


DPR Tak Akan Anulir Pencopotan Hakim MK Aswanto

10 jam lalu

DPR Tak Akan Anulir Pencopotan Hakim MK Aswanto

Komisi III tetap mencopot Hakim MK Aswanto meskipun secara prosedur dianggap inkonstitusional.


DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

10 jam lalu

DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

DPR ingin agar Presiden Jokowi menerbitkan Kepres penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto.


Ancaman bagi Pengunggah Tragedi Kanjuruhan

15 jam lalu

Ancaman bagi Pengunggah Tragedi Kanjuruhan

Isu penculikan beredar di media sosial di tengah-tengah penyelidikan tragedi Kanjuruhan.


ICW Desak Jokowi Tolak Keluarkan Kepres Pemberhentian Hakim MK Aswanto

1 hari lalu

ICW Desak Jokowi Tolak Keluarkan Kepres Pemberhentian Hakim MK Aswanto

DPR mencopot hakim MK Aswanto. ICW menilai DPR memperlihatkan sikap otoritarianisme dan pembangkangan hukum.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

3 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

3 hari lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

3 hari lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

4 hari lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.