Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terima 31 DPD Pendukung Munaslub, Idrus Marham: Semangat DPP Sama

Reporter

image-gnews
Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid didampingi Sekjen Partai  Golkar Idrus Marham dan sejumlah anggota partai sebelum menggelar Rapat Pleno tertutup Partai Golkar, di Jakarta, 21 November 2017. Rapat Pleno tersebut untuk menentukan langkah penyelamatan partai menyusul ditahannya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto oleh KPK terkait korupsi pengadaan e-KTP. TEMPO/ Fakhri Hermansyah
Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid didampingi Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan sejumlah anggota partai sebelum menggelar Rapat Pleno tertutup Partai Golkar, di Jakarta, 21 November 2017. Rapat Pleno tersebut untuk menentukan langkah penyelamatan partai menyusul ditahannya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto oleh KPK terkait korupsi pengadaan e-KTP. TEMPO/ Fakhri Hermansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perwakilan 31 Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat 1 berkumpul di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar untuk menyampaikan surat resmi desakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) kepada Plt Ketua Umum Golkar Idrus Marham, Rabu, 6 Desember 2017. Idrus menyambut mereka.

“Kita berkumpul di sini, niat kita sama,” kata Idrus di Kantor DPP, Jakarta. “Untuk Golkar maju ke depannya.”

Baca juga: DPD Golkar Minta Munaslub, Idrus Marham: Aspirasi Direspons

Menurut Idrus, aspirasi tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh DPP Golkar. Ia juga menyampaikan semangat yang dimiliki DPP sejalan dengan DPD, yaitu agar segera dilaksanakannya Munaslub Golkar.

“Dengan demikian dinamika internal selama ini dapat kita akhiri dengan komitmen yang sama,” kata Idrus.

Rapat penyerahan surat resmi desakan Munaslub Golkar tersebut berjalan tertutup. Rapat yang dimulai sekitar pukul 15.26 WIB itu pun tidak berjalan lama. “Karena ini adalah pertemuan keluarga besar tidak perlu lama-lama,” kata Idrus. “Cukup 15 menit.”

Sehabis rapat, Idrus langsung lanjut mengadakan rapat dengan pengurus DPP perihal desakan ini. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut surat resmi yang diberikan DPD Golkar Provinsi Jakarta, salah satu poin desakan segera dilaksanakannya Munaslub adalah untuk memperbaiki citra partai berlambang pohon beringin itu.

Permasalahan yang saat ini melanda partai golkar, dalam surat tersebut, dianggap menurunkan kepercayaan publik dan melemahkan posisi partai dalam kontestasi politik nasional. Menurut survei terakhir, Partai Golkar saat ini berada di posisi ke-3 setelah PDIP dan Gerindra.

Terlebih menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2018, Pemilihan Umum legislatif, dan Pemilu Presiden 2019 yang sebentar lagi akan dihadapi partai ini. 

Sesudah menyerahkan surat desakan Munaslub Golkar ke Idrus Marham, Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan Munaslub dilakukan terkait kepentingan partai yang lebih besar, yaitu fokus penyelamatan kepartaian.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Idrus Marham Absen Pemeriksaan KPK di Kasus Dugaan Suap Eks Wamenkumham Eddy Hiariej

26 Januari 2024

Idrus Marham (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan setelah menyerahkan surat pengunduran dirinya selaku Menteri Sosial kepada Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 24 Agustus 2018. Idrus mengatakan pengunduran diri ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban moralnya. ANTARA
Idrus Marham Absen Pemeriksaan KPK di Kasus Dugaan Suap Eks Wamenkumham Eddy Hiariej

KPK memanggil kembali eks Mensos Idrus Marham untuk memberi keterangan soal kasus penyuapan Helmut Hermawan-Eddy Hiariej.


Tak Hanya Syahrul Yasin Limpo, Empat Menteri ini Mengundurkan Diri Saat Terseret Kasus Korupsi

9 Oktober 2023

Imam Nahrawi menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga yang dilantik pada 27 Oktober 2014, pada Kabinet Kerja Jokowi - Jusuf Kalla. Ia mengundurkan diri pada 19 September 2019 setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dana hibah KONI oleh KPK. Imam resmi ditahan KPK pada 27 September 2014. TEMPO/Imam Sukamto
Tak Hanya Syahrul Yasin Limpo, Empat Menteri ini Mengundurkan Diri Saat Terseret Kasus Korupsi

Syahrul Yasin Limpo bukanlah yang pertama, lantas siapa saja menteri yang pernah mengundurkan diri karena kasus korupsi?


Eks Sekjen Golkar Ungkap 4 Hal yang Tunjukkan Kepemimpinan Airlangga Bebani Partai

28 Juli 2023

Eks Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham (kanan) menduga ada maksud di balik pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang menyeret nama Presiden Jokowi di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat, 28 Juli 2023.TEMPO/Ima Dini Shafira
Eks Sekjen Golkar Ungkap 4 Hal yang Tunjukkan Kepemimpinan Airlangga Bebani Partai

Kepemimpinan Airlangga Hartarto dinilai sudah tak lagi produktif. Sebab, jargon Golkar solid sedianya hanya di permukaan saja.


Airlangga Hartarto Seret Nama Jokowi, Idrus Marham: Ingin Tunjukkan Dirinya Dilindungi Presiden

28 Juli 2023

Eks Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham (kanan) menduga ada maksud di balik pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang menyeret nama Presiden Jokowi di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat, 28 Juli 2023. TEMPO/IMA DINI SAFIRA
Airlangga Hartarto Seret Nama Jokowi, Idrus Marham: Ingin Tunjukkan Dirinya Dilindungi Presiden

Idrus Marham menilai Airlangga Hartarto ingin mempengaruhi DPD Tingkat I Golkar dengan menyebut nama Presiden Jokowi.


5 Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi, 2 Di antaranya Menteri Sosial

27 Juli 2023

Menteri Sosial Juliari Batubara berbicara dalam kunjungan kerja di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat, 4 Desember 2020. Dugaan korupsi di bansos Covid, berawal dari laporan masyarakat kepada KPK yang ditindaklanjuti dengan operasi tangkap tangan pada Sabtu dinihari.  Facebook Kemensos
5 Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi, 2 Di antaranya Menteri Sosial

Pada dua periode pemerintahan Jokowi, setidaknya terdapat 5 menteri yang terjerat kasus korupsi, dari Juliari Batubara hingga Johnny G. Plate.


Wajah 5 Menteri Jokowi Terjerat Kasus Korupsi, Juliari Batubara hingga Johnny G. Plate

21 Mei 2023

Menteri Sosial, Juliari Batubara, seusai melakukan pertemuan tertutup dengan  Pimpinan KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 11 November 2019. Dalam pertemuan ini membahas mengenai pemantapan sinergi untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Sosial. TEMPO/Imam Sukamto
Wajah 5 Menteri Jokowi Terjerat Kasus Korupsi, Juliari Batubara hingga Johnny G. Plate

Sejumlah Menteri era Jokowi tersandung kasus korupsi termasuk Juliari Batubara dan Johnny G. Plate. Ini wajah mereka.


Selain Jaksa Pinangki, ini Koruptor yang Dapat Diskon Masa Hukuman

9 Juli 2021

Jaksa Pinangki Sirna Malasari SH MH ini merupakan Jaksa Madya dengan golongan IV/a yang menjabat sebagai Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Sosoknya disorot setelah fotonya bersama Djoko Tjandra alias Joker tersebar viral di media sosial. Instagram
Selain Jaksa Pinangki, ini Koruptor yang Dapat Diskon Masa Hukuman

Publik menyoroti pengurangan masa hukuman Jaksa Pinangki Sirna Malasari, sebelumnya beberapa koruptor ini pun mendapat korting pula.


Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq Mengajukan PK

16 Desember 2020

Warga binaan Luthfi Hasan Ishaaq berjalan untuk melaksanakan salat Idul Fitri 1438 H di Lapas Klas IA Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, 25 Juni 2017. Sedikitnya 2000 narapidana khusus narkoba, 39 narapidana korupsi dan sembilan narapidana terorismemendapatkan remisi khusus Idulfitri tahun 2017 dari Kemenkumham Jawa Barat. ANTARA FOTO
Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq Mengajukan PK

Luthfi Hasan Ishaaq yang divonis 18 tahun penjara di kasus suap kuota impor daging mengajukan peninjauan kembali (PK).


Soroti Bebasnya Idrus Marham, ICW Kritik Mahkamah Agung

13 September 2020

Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana dan Lalola Easter, saat diskusi di Kantor Pusat ICW, di Kalibata, Jakarta Selatan, Ahad, 28 April 2019. TEMPO/Egi Adyatama
Soroti Bebasnya Idrus Marham, ICW Kritik Mahkamah Agung

Menurut ICW, bebasnya Idrus Marham tak lepas dari hukuman ringan yang dijatuhkan hakim di tingkat kasasi.


Perjalanan Idrus Marham di Kasus Proyek PLTU Riau-1 hingga Bebas

12 September 2020

Menteri Sosial, Idrus Marham, mundur setelah mengaku menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari KPK yang menunjukkan statusnya sudah tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap PLTU Riau 1 pada akhir Agustus 2018. Ia resmi manjadi tahanan KPK pada 31 Agustus 2018, dan posisinya digantikan oleh Agus Gumiwang Kartasasmita. TEMPO/Imam Sukamto
Perjalanan Idrus Marham di Kasus Proyek PLTU Riau-1 hingga Bebas

Idrus Marham mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. MA memangkas hukuman Idrus menjadi 2 tahun penjara.