TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Golkar Idrus Marham yakin tidak ada cawe-cawe Presiden Joko Widodo alias Jokowi ataupun lingkaran dekatnya di Istana terhadap Bahlil Lahadalia jika Bahlil Lahadalia mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar.
“Saya punya keyakinan tidak ada (cawe-cawe), dan tidak ada alasan untuk itu,” kata Idrus saat jumpa pers di Jakarta pada Selasa, 13 Agustus 2024 seperti dikutip dari Antara.
Perihal pertemuan Jokowi dan Bahlil beberapa hari sebelum Airlangga Hartarto mundur sebagai ketua umum Golkar, Idrus menilai hal itu tidak terkait dengan urusan partai.
“Kalau pun ketemu empat mata, ya sebagai presiden dan menteri, tak ada masalah,” ujar Idrus.
Bahlil saat ini menjabat Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam Kabinet Indonesia Maju, yang dipimpin oleh Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Idrus menuturkan pernyataan yang menyebutkan ada cawe-cawe Istana itu hanya sebatas asumsi.
“Pak Jokowi (bakal menjadi) mantan presiden dan punya legacy (warisan), apalagi?” kata Idrus merespons pertanyaan wartawan.
Bahlil bersama beberapa nama lainnya seperti Bambang Soesatyo, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Kahar Muzakir disebut-sebut bakal menjadi kandidat ketua umum Golkar saat Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar pada 20 Agustus 2024.
Meski demikian, Agus Gumiwang, yang saat ini resmi menjabat sebagai pelaksana tugas (plt.) ketua umum, mengaku tak bakal mencalonkan diri sebagai ketua umum definitif saat munas. Agus, saat ditanya wartawan alasan dia tak mencalonkan diri, menyebutkan dia hanya akan berfokus memimpin partai sampai munas.
Idrus Sebut Bahlil Didukung 34 DPD Golkar
Adapun Idrus mengatakan mendukung Bahlil untuk maju sebagai ketua umum Golkar. “Ya, saya dukung Bahlil karena saya tahu itu adik saya dan saya tahu dia,” kata Idrus saat ditemui di IM Center, Jakarta Pusat pada Selasa, 13 Agustus 2024.
Idrus mengklaim dukungan kepada Bahlil juga telah disampaikan sekitar 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar di seluruh wilayah Indonesia. Menurut dia, dukungan penuh untuk mencapai 38 provinsi hanya tinggal menunggu waktu. "(Provinsi) yang lain itu menyusul. Hanya masalah teknis," ujarnya.
