Ikut Laga Ketua Golkar, Titiek Soeharto Tantang Airlangga

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Siti Hedijati alias Titiek Soeharto. TEMPO/ Tommy Satria

    Siti Hedijati alias Titiek Soeharto. TEMPO/ Tommy Satria

    TEMPO.CO, Jakarta - Merasa prihatin dengan penurunan elektabilitas Partai Golkar di bawah kepemimpinan Ketua Umum Setya Novanto, politikus Partai Golkar, Titiek Soeharto, menyatakan siap berlaga dalam pemilihan Ketua Umum Golkar. Putri mantan Ketua Dewan Pembina Golkar, Soeharto, itu mengaku siap berhadapan dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Sejauh ini, Airlanga mengklaim didukung mayoritas kader dari 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I di seluruh Indonesia.

    "Insya Allah (siap maju). Saya tergerak untuk bisa membawa Golkar menjadi lebih baik lagi," ujar Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar itu kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 5 Desember 2917, terkait dengan hasil sebuah survei yang menyebutkan elektabilitas partai itu tengah merosot.

    Baca: Setnov Ditahan dan Jalan Keluar Golkar Menurut Titik Soeharto

    Titiek menuturkan kesiapannya maju sebagai calon Ketua Umum DPP Partai Golkar karena merasa bertanggung jawab untuk kembali membesarkan partai yang menyokong kekuasaan Soeharto, yang tidak lain merupakan ayahnya.

    "Harus segera diambil tindakan, harus ada perubahan-perubahan. Di kepemimpinan Pak Setya Novanto, ternyata rating Golkar bukan naik, tapi malah tambah turun, turun, turun," ujarnya.

    Soal dukungan DPD, baik tingkat I maupun II, dia mengaku masih terus menjalin komunikasi hingga Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar digelar.

    Baca: Pakar: Kasus Hukum Setya Novanto Posisikan Golkar di Zona Bahaya

    "Ya, saya rasa kita lihat nanti, kan ada Munalsub, mudah-mudahan di situ saya bicara dengan para DPD I dan DPD II," ujar wanita bernama asli Siti Hediati Haryadi itu.

    Titiek Soeharto juga berharap kepemimpinan Partai Golkar tidak jatuh pada tangan yang salah karena akan berdampak terhadap kejatuhan partai berlambang pohon beringin itu, terutama dalam menghadapi tahun-tahun politik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.