TEMPO.CO, BOGOR - Partai Golkar mengalami krisis ketika Setya Novanto, Ketua Umum Partai Golkar tersangkut kasus korupsi dan kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Setya Novanto disangka merugikan negara dalam praktek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Penahanan itu membuat citra Golkar kian buruk dan elektabilitas Partai dalam sejumlah survei kian menurun.
Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siti Hediyati Hariyadi Soeharto atau Titiek Soeharto mengatakan perlu jalan keluar secepatnya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di kepengurusan partai berlambang beringin itu. "Mungkin harus ada pergantian daripada pimpinan baik di Golkar, maupun di DPR. Artinya ya munas ya, jalan keluar yang terbaik adalah munaslub," ujar Titiek Soeharto di halaman Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa 21 November 2017.
BACA:Hasil Rapat Pleno Golkar: Nasib Setya Novanto Tunggu Praperadilan
Titiek bersama sejumlah pengurus Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas apel kebangsaan yang akan dilaksanakan pada 9 Desember di Monas. Menurut Titiek, rencana penunjukan pelaksana tugas (plt) harian Ketua Umum Partai Golkar akan memperpanjang proses pergantian.
"Ya langsung saja kita ke munaslub atau kepengurusan yang ada ini mempersiapkan untuk munas saja. Karena kalau nanti plt akan panjang lagi. Harus secepatnya, karena diperlukan juga untuk mendaftar ke KPU dan sebagainya, ya harus definitif punya ketua umum," ujar Titiek.
BACA: Pakar: Kasus Hukum Setya Novanto Posisikan Golkar di Zona Bahaya
Partai Golkar melaksanakan rapat pleno untuk mendiskusikan penggantian Setya Novanto dari Ketua Umum. Setya Novanto ditahan oleh KPK karena dijadikan tersangka kasus korupsi KTP berbasis elektronik (KTP-e).
"Saya serahkan kepada yang maha kuasa bagaimana Allah SWT menentukan jalan hidup saya. Ya kita dimana-mana anak tentara harus siap," ujar Titiek terkait posisi ketua umum Partai Golkar.
