Surat Jokowi Soal Pergantian Panglima TNI Dibacakan di DPR Besok

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Ade Supandi (kiri) dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Hadi Tjahjanto saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 18 Oktober 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Ade Supandi (kiri) dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Hadi Tjahjanto saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 18 Oktober 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Surat Presiden Joko Widodo terkait pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI akan dibacakan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang akan digelar pada esok hari, Selasa, 5 Desember 2017. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon usai menggelar rapat badan musyawarah atau Bamus bersama pimpinan fraksi di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta pada Senin, 4 Desember 2017.

    "Seperti lazimnya, surat dari Presiden akan dibacakan dalam rapat paripurna DPR, dan tadi sudah putuskan yang bertugas adalah Komisi I DPR bidang pertahanan," kata Fadli Zon.

    Baca juga: Hadi Tjahjanto Tetap Harus Ikut Uji Kelayakan Panglima TNI

    Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan surat Presiden Jokowi terkait pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon pada pagi tadi. Dalam surat itu, Presiden Joko Widodo mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo.

    Surat itu, kata Fadli, segera diserahkan kepada Plt Sekjen DPR Damayanti untuk segera diproses. Kemudian DPR menggelar rapat badan musyawarah atau Bamus bersama pimpinan fraksi pada siang hingga sore hari tadi. "Setelah surat itu dibacakan besok, Komisi I dapat segera melakukan fit and proper test," kata Fadli.

    Sesuai aturan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), pemilihan Panglima TNI memang merupakan hak prerogatif presiden. Namun bila Komisi I DPR tidak memberikan rekomendasi setelah melakukan fit and proper test, maka presiden harus mengirimkan nama baru ke DPR.

    Baca juga: DPR: Menjelang Pilpres, Tantangan Panglima TNI Lebih Berat

    KSAU Hadi Tjahjanto tercatat pernah bertugas sebagai Komandan Pangkalan Udara Adi Sumarmo, Solo, pada 2010 - 2011. Saat itu, Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo. Tak lama setelah Jokowi menjadi presiden, Hadi diangkat menjadi sekretaris militer (Sesmil) presiden. Sebelum diangkat sebagai KSAU, Hadi sempat menjabat Irjen Kementerian Pertahanan RI hingga 2017. Presiden Joko Widodo memilih Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang akan pensiun pada Maret 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.