Minggu, 22 September 2019

Di Persidangan E-KTP, Andi Narogong Beberkan Cara Hidup Tenang

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Andi Agustinus alias Andi Narogong mendengarkan pembacaan dakwaan atas dirinya di pengadilan Tipikor, Jakarta, 14 Agustus 2017. Dalam surat dakwaan setebal 5000 halaman, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut Andi Narogong bersama dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto mengatur pemenangan tender proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Terdakwa kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Andi Agustinus alias Andi Narogong mendengarkan pembacaan dakwaan atas dirinya di pengadilan Tipikor, Jakarta, 14 Agustus 2017. Dalam surat dakwaan setebal 5000 halaman, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut Andi Narogong bersama dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto mengatur pemenangan tender proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Terdakwa korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Andi Agustinus alias Andi Narogong ingin hidup tenang. “Saya mau hidup tenang, Yang Mulia," kata Andi dalam persidangan yang dipimpin ketua majelis hakim John Halasan Butar Butar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta 30 November 2017.

    Caranya adalah dengan mengembalikan duit negara US$2,5 juta. Uang itu, menurut Andi, merupakan keuntungan yang didapatnya dari proyek e-KTP senilai Rp5,9 triliun.

    Baca: Sidang E-KTP, Andi Narogong Beberkan Peran ...

    Untuk proyek yang menjadi kasus merugikan negara sebanyak Rp2,3 triliun itu, Andi mengaku mengeluarkan modal US$ 2,2 juta. Dari proyek itu ia mendapatkan US$ 2,5. Saya akan kembalikan yang US$ 2,5 juta kepada negara. “Saya akan mencicil pengembalian uang US$ 2,5 juta kepada negara,” ujar Andi.

    Andi mengakui adanya kerugian negara dalam proyek e-KTP  ketika ditanya majelis hakim. "Berdasarkan hitung-hitungan konsorsium dilaporkan karena kami ada selisih 20 persen."

    Kerugian sekitar 20 persen itu merupakan akumulasi dari keuntungan yang diambil untuk perusahaan pemenang tender ditambah commitment fee 10 persen untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan pejabat Kementerian Dalam Negeri. “Ya kami menyimpulkan keuntungan perusahaan 10 persen itu sebagai kerugian negara," kata Andi.

    Baca juga: Sidang E-KTP, Andi Narogong: Saya Dijadikan Bantargebang

    Andi Narogong juga mengakui anggaran proyek e-KTP sudah digelembungkan karena adaimbalan yang dijanjikan (commitment fee) pada awal proyek sesuai yang diminta Irman. Pada saat proyek e-KTP itu dikerjakan, Irman menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

    Rinciannya, 5 persen untuk DPR dan 5 persen sisanya untuk pejabat Kemendagri. "Tentunya akan lebih mahal 10 persen," kata Andi Narogong.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.