TEMPO.CO, Medan - Politikus Partai Golkar, Ade Komarudin, mengakui desakan untuk mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar merupakan aspirasi nyata dari berbagai daerah.
"Ya, harus munaslub. Saya melihat DPD (Dewan Pimpinan Daerah) I dan DPD II sudah tidak tahan," kata dia setelah menghadiri resepsi Kahiyang Ayu dan Bobby Afif Nasution, di Medan, Minggu, 26 November 2017.
Baca: Curhat Pinisepuh Soal Golkar yang Kini Jadi Partai Gizi
Menurut Ade Komaruddin, aspirasi daerah yang ingin perubahan di dalam Golkar tersebut menunjukkan hak ini merupakan kemauan daerah dan bukan elite politik. "Mereka sudah enggak tahan kondisi partai yang cukup memprihatinkan, jadi ya mereka mendesak untuk segera ada jalan keluar dan satu-satunya jalan keluar munaslub," katanya.
DPP Partai Golkar sudah menggelar pertemuan dengan seluruh DPD tingkat I di Jakarta pada Sabtu, 25 November 2017. Hasilnya adalah pelaksanaan munaslub menunggu vonis praperadilan terhadap Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP di Komisi Pemberantasan Korupsi dan sudah ditahan sejak 19 November 2017.
Baca: Cerita Kehendak Setya Novanto dan Skenario di Hotel Mandarin
"Mereka menganggap itu satu-satunya jalan untuk keluar dari keprihatinan yang cukup lama. Jangan lupa, menurut AD/ART kalau dua pertiga (suara) ingin, mau bagaimana?" kata Ad .
Ade Komaruddin yang juga sempat menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR dan ketua DPR itu mengaku bahwa munaslub tidak perlu menunggu hasil praperadilan.
"Saya kira, waktunya mungkin bersamaan dengan praperadilan, karena praperadilan batasnya pendek," ujar Akom, sapaan Ade Komaruddin.
Baca: 34 DPD I Golkar Dukung Hasil Rapat Pleno DPP Soal Setya Novanto
Sedangkan Koordinator Bidang Perekonomian DPP Golkar Airlangga Hartarto mengaku siap jika dicalonkan menggantikan Setya Novanto sebagai ketua umum.
"Insya Allah siap," kata Airlangga dalam acara yang sama.
Airlangga yang juga Menteri Perindustrian itu mengatakan jadwal munaslub dapat disesuaikan dengan agenda pilkada.
"Tentu munaslub ini bisa diselenggarakan sesuai hasil rapat pleno Partai Golkar dan agar aspirasi teman-teman daerah juga terdengar. Tentu bila menghendaki perubahan itu harus dilaksanakan dan munaslub itu harus kita singkronkan dengan jadwal-jadwal agenda dari pilkada dan legislasi," tutur Airlangga.
