Survei: Duel Jokowi Vs Prabowo Bisa Terulang di Pilpres 2019

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sigi Sebut Prabowo Pesaing Terkuat Jokowi

    Sigi Sebut Prabowo Pesaing Terkuat Jokowi

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan Joko Widodo atau Jokowi dan Prabowo adalah dua nama yang paling mungkin menjadi calon presiden pada pemilihan presiden 2019. Persaingan pada pilpres 2019 kemungkinan akan mengulang pilpres 2014.

    "Dari data, kemungkinan ada dua nama atau koalisi yang akan muncul. Potensial akan seperti pilpres 2014," kata Hanta di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Ahad, 26 November 2017.

    Baca juga: Survei: 40,6 Persen Publik Ingin Capres Selain Jokowi dan Prabowo

    Pendapat tersebut disampaikan Hanta saat merilis hasil survei Poltracking Indonesia. Survei tersebut mengambil tema evaluasi pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla serta meneropong peta elektoral pada 2019.

    Menurut Hanta, hasil survei menunjukkan Jokowi dan Prabowo mendapat jumlah persentase dukungan tertinggi. Jokowi mendapat 53,2 persen dan Prabowo mendapat 33 persen dukungan. Sedangkan yang tidak menjawab sebesar 13,8 persen.

    Nama Jokowi dan Prabowo, menurut Hanta, secara konsisten selalu muncul dan mendapat persentase tertinggi dalam survei Poltracking. "Yang lain hanya mendapat angka di bawah 5 persen," kata dia.

    Baca juga: Survei Poltracking: Kepuasan Publik pada Jokowi-JK 67,9 Persen

    Nama-nama lain tersebut Agus Harimurti Yudhoyono (3,9 persen), Gatot Nurmantyo (3,1 persen), dan Anies Baswedan (3 persen). Sedangkan nama lainnya seperti Budi Gunawan, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Puan Maharani masing-masing mendapat angka di bawah 1 persen.

    Survei Poltracking Indonesia dilaksanakan pada 8-15 November 2017 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling. Jumlah sampel adalah 2.400 responden dengan margin of error kurang-lebih 2 persen. Survei ini menjangkau seluruh provinsi di Indonesia yang diambil secara proporsional.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.