Zainal Bintang Dorong Munaslub Gokar Lengserkan Setya Novanto

Ketua DPR Setya Novanto kembali menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 23 November 2017. Setya Novanto juga diperiksa dalam kasus kecelakaan mobil Fortuner B 1732 ZLO yang ditumpanginya. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Yogyakarta - Dewan Pakar Partai Golongan Karya Zainal Bintang prihatin atas kasus yang menimpa ketua umumnya, Setya Novanto. Rompi oranye Komisi Pemberantasan Korupsi yang dikenakan Setya, kata dia, menghancurkan citra partai berlambang pohon beringin itu.

Zainal menyebut penunjukan Sekretaris Jenderal Idrus Marham sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar dinilai ilegal. Sebab, dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai tidak ada istilah Plt. “Bagaimana pemilih pemula akan masuk Golkar kalau citranya rusak,” kata Zainal di sela diskusi panel “Memperkokoh Soliditas Untuk Mencari Solusi Terbaik Guna Penyelamatan Golkar" di University Hotel, Sleman, Minggu, 26 November 2017.

Baca: Nusron Wahid: Praperadilan Setya Novanto Tak Pengaruhi Munaslub

Menurut dia konstituen Golkar sebanyak 18 juta. Jumlah itu harus dipertahankan. Namun, para calon kepala daerah dari Golkar dijauhi akibat bosnya terindikasi korupsi KTP elektronik. Karena itu, kata Zainal, musyawarah nasional luar biasa harus segera dilakukan untuk memilih ketua umum yang baru. “Munaslub (musyawarah nasional luar biasa) itu hal yang mutlak untuk pemilihan ketua umum,” kata dia.

Dedi Mulyadi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat yang juga hadir dalam acara itu, menyebut ada salah satu kader Golkar yang digadang sebagai calon ketua umum, yaitu Airlangga Hartarto.

Simak: Pengamat: Cara Elegan Angkat Citra Golkar Setya Novanto Mundur

Dedi mengklaim Presiden Joko Widodo merestui jika Airlangga memimpin Golkar. “Pak Airlangga sudah ada di kabinet, sudah bertemu presiden. Dan berdasarkan pembicaraan saya melalui telepon dengan Pak Pratikno (Meneri Sekretaris Negara), menyatakan bahwa presiden mendukung penuh Pak Airlangga maju di Munaslub Golkar," kata Dedi.

Dedi berujar, karena Golkar sudah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi sebagai calon presiden pada periode berikutnya, Airlangga yang saat ini menjadi Menteri Perindustrian menjadi representasi dukungan kepada pemerintah. “DPD I dan DPD II mendukung,” kata dia.

Lihat: Nusron Wahid: Airlangga Hartarto Kandidat Kuat Pengganti Setya

Ketua Dewan Pertimbangan DPD I Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta Gandung Pardiman menambahkan, Airlangga memiliki rekam jejak yang bersih. Pihaknya mendukung Airlangga menggantikan Setya Novanto di kursi ketua umum Golkar. “Dia jadi menteri dan sudah direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Gandung.

MUH SYAIFULLAH






Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

11 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

45 hari lalu

Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

Tak semua orang yang mengajukan sebagai Justice Collaborator diterima. Berikut beberapa orang yang pernah ditolak permohonannya.


Satgas BLBI Sebut Nilai Aset Besan Setya Novanto yang Disita Mencapai Rp 2 Triliun

22 Juni 2022

Satgas BLBI Sebut Nilai Aset Besan Setya Novanto yang Disita Mencapai Rp 2 Triliun

Satgas BLBI menyatakan aset milik Bank Aspac yang disita mencapai Rp 2 triliun.


Satgas BLBI Sita Aset Besan Setya Novanto Pagi Ini

22 Juni 2022

Satgas BLBI Sita Aset Besan Setya Novanto Pagi Ini

Satgas BLBI menyita aset obligos PT Bank Aspac di Bogor hari ini. Satu dari dua pemilik bank tersebut merupakan besar mantan Ketua DPR Setya Novanto.


Pengadilan Tolak Gugatan Besan Setya Novanto Atas Perkara Utang BLBI Rp 3,57 T

15 Mei 2022

Pengadilan Tolak Gugatan Besan Setya Novanto Atas Perkara Utang BLBI Rp 3,57 T

Kedua obligor BLBI ini menggugat Kementerian Keuangan dan meminta pengadilan menyatakan mereka bukan penanggung utang Bank Aspac.


KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

21 Maret 2022

KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

KPK melanjutkan penyidikan kasus korupsi e-KTP untuk tersangka Paulus Tannos.


KPK akan Koordinasi dengan Bareskrim soal Penyidikan TPPU Setya Novanto

12 Maret 2022

KPK akan Koordinasi dengan Bareskrim soal Penyidikan TPPU Setya Novanto

Alex mengatakan KPK perlu mengetahui tindak pidana muasal Setya Novanto yang sedang disidik Bareskrim.


Kumham Benarkan Setya Novanto Sempat Berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin

2 Maret 2022

Kumham Benarkan Setya Novanto Sempat Berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin

Dirjen Lapas membenarkan Setya Novanto sempat berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin.


KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi E-KTP

3 Februari 2022

KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi E-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.


KPK Sebut Tak Punya Akun NFT Jualan Foto Koruptor

19 Januari 2022

KPK Sebut Tak Punya Akun NFT Jualan Foto Koruptor

KPK menyatakan juga tidak pernah melakukan kegiatan bersifat komersial untuk memperoleh keuntungan, seperti membuat akun NFT.