TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Nasional, Alfan Alfian, mengatakan salah satu jalan keluar paling elegan supaya citra Partai Golkar tidak terus terpuruk adalah Setya Novanto bersedia dengan sadar mengundurkan diri sebagai ketua umum. Apalagi jika Setya paham bahwa saat ini dia sudah menjadi beban bagi Partai Golkar.
"Dengan mengundurkan diri, saya rasa dia malah lebih terhormat," kata Alfan dalam sebuah diskusi bertajuk "Golkar Pasca-Setya Novanto" di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 25 November 2017.
Baca: Soal Setya Novanto, Dedi Mulyadi: Elite Golkar Jago Leak-leok
Citra maupun elektabilitas Partai Golkar sedang menurun setelah Setya Novanto disebut-sebut terlibat proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Dari kasus tersebut, Setya diduga mengkorupsi dana Rp 2,3 triliun.
Menurut Alfan, Setya Novanto tak hanya mencoreng institusi partai, melainkan juga dianggap sebagai biang keladi semakin memburuknya citra Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab, dia ogah mundur dari Ketua DPR meski telah berstatus tersangka.
Jalan keluar lain yang ditempuh Golkar, tutur Alfan, adalah semua keputusan partai harus mengedepankan akal sehat. Artinya, semua kalkulasi politik partai harus dipertimbangkan betul karena yang menilai Golkar bukan hanya pengurus internal melainkan juga masyarakat umum.
Simak: Jaksa Agung Tolak Permohonan Perlindungan Hukum Setya Novanto
Karena itu, Alfan mengusulkan seharusnya Golkar ke depan perlu bertumpu pada integritas pemimpinnya. Misalnya, bila ketua umumnya bermasalah dan menjadi sorotan publik karena tidak memiliki integritas tentu akan berpengaruh pada citra partai. "Sebab, hukum personifikasi politik itu berlaku kepada semua partai," kata dia.
Selain itu, menurut Alfan, Partai Golkar juga harus mulai mengedepankan nilai kebijaksanaan, etik, serta moral dalam bermusyawarah ketika mengambil keputusan penting partai. Termasuk soal kasus hukum yang bergulir dan menjerat Setya Novanto.
