Minggu, 22 September 2019

Ditanya Soal Munaslub Golkar, Idrus Marham: Lihat Besok

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid didampingi Sekjen Partai  Golkar Idrus Marham dan sejumlah anggota partai sebelum menggelar Rapat Pleno tertutup Partai Golkar, di Jakarta, 21 November 2017. Rapat Pleno tersebut untuk menentukan langkah penyelamatan partai menyusul ditahannya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto oleh KPK terkait korupsi pengadaan e-KTP. TEMPO/ Fakhri Hermansyah

    Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid didampingi Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan sejumlah anggota partai sebelum menggelar Rapat Pleno tertutup Partai Golkar, di Jakarta, 21 November 2017. Rapat Pleno tersebut untuk menentukan langkah penyelamatan partai menyusul ditahannya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto oleh KPK terkait korupsi pengadaan e-KTP. TEMPO/ Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menanggapi kabar desakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub), yang digalang sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I. Menurut Idrus, desakan tentang munaslub itu akan dibicarakan besok.

    "Kita lihat besok, ada pertemuan antara DPP (Dewan Pimpinan Pusat) dan DPD I partai Golkar," ujarnya seusai rapat konsolidasi dengan ormas partai Golkar di kantor DPP Golkar, Jumat, 24 November 2017.

    Baca juga: Akbar Tandjung: Plt Ketum Golkar Sebaiknya Bukan Idrus Marham

    Sejumlah Ketua DPD Golkar dikabarkan mulai bergerilya mengusung pelaksanaan munaslub untuk mencopot Setya Novanto dari kursi ketua umum. Setya kini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

    Dalam rapat pleno DPP Golkar pada 21 November lalu, DPP Golkar memutuskan menunjuk Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham sebagai pelaksana tugas ketua umum hingga ada putusan praperadilan Setya.

    "Rapat pleno lalu berlangsung sembilan jam. Artinya, rapat itu adalah proses demokrasi yang diwarnai perdebatan konstitusional. Dengan demikian, kesimpulan yang dibuat sangat demokratis," ucap Idrus.

    Menurut Idrus Marham, secara organisasi, mestinya semua menerima hasil rapat pleno. Dia menghargai Setya yang kini sedang melalui proses hukum sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

    MOH KHORY ALFARIZI

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.