Megawati: Bantu Korban Bencana Tanpa Pandang Suku, Agama, Ras

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mencopot tanda peserta pelatihan Baguna didampingi Kepala Basarnas Marsekal Muda TNI Muhammad Syaugi (kiri) saat penutupan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, 23 November 2017. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

    Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mencopot tanda peserta pelatihan Baguna didampingi Kepala Basarnas Marsekal Muda TNI Muhammad Syaugi (kiri) saat penutupan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, 23 November 2017. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada seluruh kader partai untuk siap siaga membantu korban bencana di seluruh pelosok Tanah Air tanpa memandang latar belakang suku, ras, agama dan politik.

    Megawati menyampaikan hal itu saat menutup pelatihan pencarian dan pertolongan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Kamis, 23 November 2017. Baguna merupakan organisasi sayap PDI Perjuangan yang ditugaskan secara khusus oleh partai untuk terjun ke lokasi bencana.

    "Tim SAR dari Baguna PDI Perjuangan adalah tim yang siap hadir pertama kali di setiap wilayah bencana tanpa memandang agama suku dan juga afiliasi politik," kata Megawati di hadapan ratusan perwakilan kader Baguna PDI Perjuangan seluruh Indonesia.

    Baca juga: Cerita Megawati tentang Kriteria Paslon yang Diusung PDIP

    Dalam acara ini hadir pula Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Muda TNI Muhammad Syaugi.

    Kader-kader Baguna yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) SAR sejak 17-23 November 2017 antara lain berasal dari Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi dan Kalimantan.

    Megawati dalam keterangan tertulisnya, menjelaskan, kemanusiaan tidak pernah mengenal sekat atau latar belakang agama, suku, ras dan politik. Oleh karena itu, membantu rakyat yang terkena musibah bencana merupakan kewajiban dan kesadaran dari setiap kader PDI Perjuangan.

    "Setiap kader Baguna PDI Perjuangan hadir di tengah rakyat, semangat membantu rakyat tanpa pamrih, dengan tulus iklas, dan terus membangun semangat rakyat yang menjadi korban bencana. Kader harus hadir ditengah rakyat, tanpa pernah membedakan suku, agama, status sosial, bahkan pilihan partai politiknya," kata Megawati.

    Dalam kesempatan itu, Megawati juga bercerita ihwal pembentukan Baguna sebagai organisasi sayap partai di bidang kemanusiaan tahun 2005.

    Menurut dia, pembentukan Baguna tak lepas dari pengalaman dan kontribusinya menggagas pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) tahun 2001 dan Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada 2002.

    "Saya memandang bahwa partai pun memilik tanggung jawab sosial, tangung jawab kemanusiaan dan harus hadir di tengah rakyat ketika bencana terjadi. Karena itulah Baguna saya bentuk. Baguna telah menjalankan berbagai operasi kemanusiaan, dan PDI Perjuanganlah sebagai satu-satunya partai yang memiliki badan penanggulangan bencana," katanya.

    Dalam pidatonya, Megawati meminta kepada seluruh kader PDI Perjuangan untuk siap dan siaga merespons panggilan rakyat yang terkena musibah bencana. Siap dan siaga yang dimaksud adalah pertama kali tiba dan mengulurkan bantuan di lokasi bencana.

    Baca juga: Megawati Raih Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Padang

    "Sebab, PDI Perjuangan sadar bahwa Indonesia adalah wilayah rawan bencana. Oleh karenanya, perlu menyiapkan tim yang siap melakukan upaya penyelamatan. Siap dan siaga untuk terjun ke lokasi membantu rakyat yang membutuhkan uluran tangan kita," ujar Megawati.

    Permintaan Megawati tersebut langsung disambut hangat seluruh kader Baguna PDI Perjuangan. Seluruh peserta pelatihan menyatakan kesanggupan mereka untuk terjun ke lokasi-lokasi bencana, membantu rakyat yang sedang terkena musibah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.