Ganjar Unggul di Survei, Hasto Ingatkan Partai Lain Tak Bajak Kader PDIP

Reporter

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat melakukan pembekalan kader perempuan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jumat, 10 Juni 2022. Dewi Nurita/TEMPO
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat melakukan pembekalan kader perempuan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jumat, 10 Juni 2022. Dewi Nurita/TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa calon presiden dari partai banteng menunggu keputusan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri. Ia enggan merespons peluang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diusung PDIP meski elektabilitasnya unggul di sejumlah lembaga survei.

"Sekali lagi untuk pemilu ada tahapannya. PDIP berdisiplin untuk itu. Seluruh kader partai berdisiplin terhadap seluruh tahapan-tahapan pemilu dan terkait dengan calon, ibu ketua umum nanti yang akan memutuskan," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta pada Jumat, 10 Juni 2022.

Hasto juga enggan merespons lugas saat ditanya soal kemungkinan Ganjar dilirik partai lain jika PDIP terlalu lama mengumumkan calon presiden. Ia meminta partai lain fokus melakukan kaderisasi, bukannya membajak kader partai lain.

"Partai itu punya tugas menggembleng setiap anggota dan kadernya, bukan membajak kader dari partai lain dan itulah bagian dari prinsip yang harus dikedepankan. Kami tidak mendorong adanya salip-menyalip di dalam politik itu, tetapi kerjasama politik gotong-royong untuk menyelesaikan masalah rakyat yang begitu banyak," tuturnya.

Survei teranyar Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan elektabilitas Ganjar masuk dalam jajaran teratas bursa capres. Dalam simulasi pertanyaan spontan tentang capres yang akan dipilih dalam Pilpres 2024, nama Ganjar Pranowo terpilih sebagai top of mind dengan hasil 14,2 persen, diikuti Prabowo Subianto 13,2 persen, Joko Widodo 8,2 persen, dan Anies Baswedan 8,2 persen.

Dalam simulasi survei Pilpres 2024 dengan hanya tiga nama, Ganjar Pranowo tetap paling tinggi dengan 30,3 persen, Prabowo Subianto 27,3 persen, Anies Baswedan 22,6 persen, dan 19,9 belum tahu.

Hasto menyebut bahwa pertimbangan PDI Perjuangan memilih pemimpin bukan hanya pertimbangan elektoral, melainkan kapasitas menyelesaikan sejumlah persoalan bangsa. PDIP, kata dia, untuk saat ini fokus membantu kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf yang didukung partainya selama dua periode.

"Skala prioritas saat ini adalah mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin untuk benar-benar berhasil, sehingga Pemilu 2024 nanti itu dilaksanakan dalam suasana keberhasilan dan legacy dari Pak Jokowi untuk dilanjutkan pemimpin yang akan datang," tutur Hasto.

DEWI NURITA

Baca Juga: Bertemu Luhut, Ganjar Mengaku Ditegur karena Masih Ada Titik Tergenang Rob

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini








Acara Silaturahmi Ramadan, Ada Pembicaraan Tertutup Presiden Jokowi dan Ketum Parpol

1 jam lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan ngacir usai menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat, 6 Maret 2020.  TEMPO/Dewi Nurita
Acara Silaturahmi Ramadan, Ada Pembicaraan Tertutup Presiden Jokowi dan Ketum Parpol

Presiden Jokowi dan enam ketua umum partai politik pendukungnya hari ini menggelar pertemuan di DPP PAN. Jokowi akan bertemu khusus dengan ketua umum.


DPR Sebut Pengesahan RUU Perampasan Aset Perlu Izin Ketum Partai, PSI Curigai Aliran Dana ke Parpol

8 jam lalu

Ariyo Bimmo gugat PLN karena ikan koi mati saat pemadaman listrik massal pada 4 Agustus 2019, usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 5 September 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah
DPR Sebut Pengesahan RUU Perampasan Aset Perlu Izin Ketum Partai, PSI Curigai Aliran Dana ke Parpol

PSI mencurigai adanya aliran dana mencurigakan ke partai politik sehingga DPR enggan mengesahkan RUU Perampasan Aset.


Ramai-ramai Tolak Kedatangan Timnas Israel, Padahal Anggota Parlemen Israel Sempat Dijamu di Bali

9 jam lalu

Timnas Israel.
Ramai-ramai Tolak Kedatangan Timnas Israel, Padahal Anggota Parlemen Israel Sempat Dijamu di Bali

Penolakan terhadap Timnas Israel berkebalikan dengan penjamuan delegasi Israel saat IPU di Bali November tahun lalu.


PKB Sebut Koalisi KIR Tidak Pernah Perhitungkan Duet Prabowo-Ganjar

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Jazilul Fawaid dalam acara Kongres XVI Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) di Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat, 15 Juli 2022. Dok.Istimewa
PKB Sebut Koalisi KIR Tidak Pernah Perhitungkan Duet Prabowo-Ganjar

Jazilul Fawaid mengatakan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) tidak pernah memperhitungkan menduetkan Prabowo-Ganjar


Peluang Ganjar Nyapres Dianggap Kecil Usai Piala Dunia U-20 di Indonesia Batal

1 hari lalu

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. ANTARANEWS
Peluang Ganjar Nyapres Dianggap Kecil Usai Piala Dunia U-20 di Indonesia Batal

Menurut Jamiluddin, secara alamiah kepemimpinan Ganjar tergerus akibat pernyataan penolakan terhadap Timnas Israel.


Karier Politik Mahfud MD, Dulu Pernah jadi Anggota DPR Komisi III yang Sekarang Mencecarnya

1 hari lalu

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Mahfud Md menyampaikan pemaparan saat menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. Dalam rapat tersebut, Mahfud turut menjelaskan kepada forum agar tidak menggertaknya. Ia menyatakan bisa menggertak balik pihak-pihak yang mempertanyakan kinerjanya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Karier Politik Mahfud MD, Dulu Pernah jadi Anggota DPR Komisi III yang Sekarang Mencecarnya

Mahfud MD hadapi cecaran anggota DPR Komisi III saat RDP terkait transaksi janggal Rp 349 triliun. Ternyata, Menkopolhukam pernah di komisi yang sama.


Jokowi Hargai Ganjar dan Koster Tolak Timnas Israel: Ini Negara Demokrasi

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan terkait Piala Dunia U-20, di Istana Merdeka, Selasa, 28 Maret 2023. YouTube/Sekretariat Presiden
Jokowi Hargai Ganjar dan Koster Tolak Timnas Israel: Ini Negara Demokrasi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghargai sikap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster yang menolak kedatangan Timnas Israel untuk Piala Dunia U-20.


Ibas Demokrat Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi Usai RI Batal Jadi Penyelenggara Piala Dunia U-20

2 hari lalu

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas membacakan ikrar kesetiaan di tangga Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Fraksi Partai Demokrat DPR RI yang dipimpin oleh Ibas membacakan ikrar kesetiaan, tunduk, patuh pada konstitusi Partai Demokrat yang telah menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Demokrat. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ibas Demokrat Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi Usai RI Batal Jadi Penyelenggara Piala Dunia U-20

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyayangkan FIFA yang mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20


Mantan Exco PSSI Sebut Penolakan Ganjar dan Koster terhadap Timnas Israel Bentuk Intervensi Kekuasaan

2 hari lalu

Unggahan instagram Diego Michiel soal pembatalan posisi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 dengan memasang foto Gubernur I Wayan Koster dan Ganjar Pranowo. (Instagram/@diegomichiels24)
Mantan Exco PSSI Sebut Penolakan Ganjar dan Koster terhadap Timnas Israel Bentuk Intervensi Kekuasaan

Subardi menilai sikap Ganjar Pranowo dan I Wayan Koster yang menolak keras Timnas Israel bermain di Indonesia merupakan bentuk intervensi


Gilbert Simanjuntak Sebut Heru Budi Berwewenang Tentukan Kepala Dinas, Sesuai UU Keistimewaan DKI Jakarta

2 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melantik Joko Agus Setyono sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 15 Februari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Gilbert Simanjuntak Sebut Heru Budi Berwewenang Tentukan Kepala Dinas, Sesuai UU Keistimewaan DKI Jakarta

Menurut anggota fraksi PDIP itu, Heru Budi tidak perlu persetujuan DPRD dalan rotasi kepala dinas.