MKD Sebut Setya Novanto Terindikasi Langgar Sumpah Jabatan

Ketua DPR Setya Novanto, menjalani pemeriksaan perdana pasca penahanan, di gedung KPK, Jakarta, 21 November 2017. Setya merupakan tersangka keenam dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat tertutup bersama dengan fraksi-fraksi mengenai dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto. Dalam pembahasannya, menurut Wakil Ketua Mahkamah Dewan (MKD) Syarifudin Sudding, Setya Novanto terindikasi melanggar sumpah jabatan sehingga bisa diganti.

“Kalau boleh saya katakan, kuat ada indikasi telah terjadi pelanggaran terhadap sumpah dan jabatan," kata Sudding, Selasa, 21 November 2017. Dia menegaskan, sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3), yang mengatur ketentuan pemberhentian seorang pemimpin DPR, Setya bisa diganti dari posisinya sebagai Ketua DPR.

Baca: Soal Setya Novanto, MKD Diminta Putuskan Sikap

Sudding mengatakan MKD akan bersikap terkait dengan kasus pelanggaran yang dilakukan Setya. Bahkan MKD, kata dia, akan segera memproses jika Partai Golkar tak segera menindaklanjuti penggantian jabatan Setya Novanto sebagai Ketua DPR.

"Opsi pertama, diserahkan ke fraksinya. Kedua, jika tak bersikap juga, MKD akan mengambil sikap dan memproses kasus ini, karena ini tidak bisa dibiarkan," tutur Sudding.

Baca: Fahri Hamzah: MKD Belum Dapat Memproses Pergantian Setya Novanto

Sudding juga menyatakan tidak menutup kemungkinan pihaknya akan memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mendalami dugaan pelanggaran kode etik oleh Setya.
Pemanggilan itu dilakukan jika tidak ada masyarakat yang memberikan laporan dugaan pelanggaran kode etik Setya Novanto ke MKD.

Menurut Sudding, proses pengajuan sidang MKD terkait dengan kasus Setya Novanto bisa dilakukan tanpa adanya pengaduan dari masyarakat. "Karena ini terkait dengan masalah institusi. Ini menyangkut masalah posisi Ketua DPR dan saya kira sudah diberitakan secara masif," ucapnya.






Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

18 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


Puan Maharani Sempat Diadukan ke MKD, Apa Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan Ini?

18 hari lalu

Puan Maharani Sempat Diadukan ke MKD, Apa Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan Ini?

Puan Maharani sempat diadukan ke MKD buntut perayaan ulang tahun saat rapat dan buruh menolak kenaikan harga BBM di luar gedung DPR. Apa tugas MKD?


Apa Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)?

35 hari lalu

Apa Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)?

MKD memanggil Menkopolhukam Mahfud Md dan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso terkait Kasus Irjen Ferdy Sambo. Lantas apa tugas dari MKD?


Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

51 hari lalu

Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

Tak semua orang yang mengajukan sebagai Justice Collaborator diterima. Berikut beberapa orang yang pernah ditolak permohonannya.


Satgas BLBI Sebut Nilai Aset Besan Setya Novanto yang Disita Mencapai Rp 2 Triliun

22 Juni 2022

Satgas BLBI Sebut Nilai Aset Besan Setya Novanto yang Disita Mencapai Rp 2 Triliun

Satgas BLBI menyatakan aset milik Bank Aspac yang disita mencapai Rp 2 triliun.


Satgas BLBI Sita Aset Besan Setya Novanto Pagi Ini

22 Juni 2022

Satgas BLBI Sita Aset Besan Setya Novanto Pagi Ini

Satgas BLBI menyita aset obligos PT Bank Aspac di Bogor hari ini. Satu dari dua pemilik bank tersebut merupakan besar mantan Ketua DPR Setya Novanto.


Pengadilan Tolak Gugatan Besan Setya Novanto Atas Perkara Utang BLBI Rp 3,57 T

15 Mei 2022

Pengadilan Tolak Gugatan Besan Setya Novanto Atas Perkara Utang BLBI Rp 3,57 T

Kedua obligor BLBI ini menggugat Kementerian Keuangan dan meminta pengadilan menyatakan mereka bukan penanggung utang Bank Aspac.


KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

21 Maret 2022

KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

KPK melanjutkan penyidikan kasus korupsi e-KTP untuk tersangka Paulus Tannos.


KPK akan Koordinasi dengan Bareskrim soal Penyidikan TPPU Setya Novanto

12 Maret 2022

KPK akan Koordinasi dengan Bareskrim soal Penyidikan TPPU Setya Novanto

Alex mengatakan KPK perlu mengetahui tindak pidana muasal Setya Novanto yang sedang disidik Bareskrim.


Kumham Benarkan Setya Novanto Sempat Berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin

2 Maret 2022

Kumham Benarkan Setya Novanto Sempat Berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin

Dirjen Lapas membenarkan Setya Novanto sempat berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin.