Fahri Hamzah: MKD Belum Dapat Memproses Pergantian Setya Novanto

PKS Beri Sanksi kepada Fahri Hamzah

TEMPO. CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan  Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak bisa mengganti  Ketua DPR Setya Novanto. Menurut Fahri, Setya baru dapat diganti setelah menjadi terdakwa di pengadilan.

"Mekanisme internal di DPR, kita tahu bahwa MKD baru bisa memproses setelah statusnya menjadi terdakwa, kita tunggu saja (proses pengadilan)," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 21 November 2017.

Baca: Fahri Hamzah Mendadak Jadi Juru Bicara Setya Novanto

Selasa siang ini MKD menggelar rapat koordinasi dan konsultasi dengan seluruh fraksi-fraksi di DPR terkait dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR, Setya Novanto. Pada Senin kemarin Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat tersebut untuk menyamakan persepsi seluruh fraksi terkait situasi terkahir di DPR, khususnya mengenai Ketua DPR yang bertatus tahanan KPK.

Dasco mengaku belum tahu terkait posisi Setya sebagai Ketua DPR. Ia akan menunggu hasil rapat MKD siang ini. "Lihat hasil konsultasi besok (hari ini) karena saya belum bisa jawab, ini kan namanya hal yang dinamis," tuturnya.

Lihat: Setya Novanto Tersangka, Fahri Hamzah: KPK Mainkan Kartu Orang

Fahri Hamzah mengatakan pergantian Setya belum dapat diproses karena yang bersangkutan masih mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK. Status Setya Novanto masih menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP yang tengah diusut oleh KPK.

Menurut Fahri penggantian Setya juga harus menunggu laporan dari masyarakat. Karena itu, kata dia, akan lebih baik pergantian Setya menunggu putusan pengadilan. "Itu mesti diproses berdasarkan adanya laporan ya, di MKD sendiri. Kalau MKD akan memproses ini sendiri, dia juga perlu mekanisme pembuktian," kata Fahri.

Simak: Fahri Hamzah: MKD DPR Mengkaji Status Hukum Setya Novanto

Fahri  menampik bahwa kasus yang menimpa Setya menganggu kinerja dan tugas-tugas pimpinan DPR. Lagipula, kata dia, pimpinan DPR menggunakan mekanisme kolektif kolegian dan sudah lama Setya Novanto dilarang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri oleh komisi antirasuah.






Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

16 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

50 hari lalu

Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

Tak semua orang yang mengajukan sebagai Justice Collaborator diterima. Berikut beberapa orang yang pernah ditolak permohonannya.


Fahri Hamzah Serukan Anis Matta Presiden Saat Partai Gelora Daftar KPU

54 hari lalu

Fahri Hamzah Serukan Anis Matta Presiden Saat Partai Gelora Daftar KPU

Partai Gelora ikut membawa pendukungnya mendaftar Pemilu 2024 ke KPU. Fahri Hamzah pun berseru Anis Matta presiden.


Partai Gelora Besutan Anis Matta Daftar ke KPU 7 Agustus, Targetkan Masuk Parlemen

58 hari lalu

Partai Gelora Besutan Anis Matta Daftar ke KPU 7 Agustus, Targetkan Masuk Parlemen

Partai Gelora berharap Pemilu 2024 bisa berlangsung tanpa ada isu polarisasi yang akan menyebabkan terjadinya pembelahan politik


Fahri Hamzah Ungkap Kekhawatiran Soal Jeda Hasil Pilpres 2024 dengan Pelantikan Presiden

26 Juni 2022

Fahri Hamzah Ungkap Kekhawatiran Soal Jeda Hasil Pilpres 2024 dengan Pelantikan Presiden

Fahri Hamzah khawatir jeda antara pengumuman hasil Pilpres 2024 dengan pelantikan presiden selama 8 bulan akan berdampak pada kinerja Presiden Jokowi.


Satgas BLBI Sebut Nilai Aset Besan Setya Novanto yang Disita Mencapai Rp 2 Triliun

22 Juni 2022

Satgas BLBI Sebut Nilai Aset Besan Setya Novanto yang Disita Mencapai Rp 2 Triliun

Satgas BLBI menyatakan aset milik Bank Aspac yang disita mencapai Rp 2 triliun.


Satgas BLBI Sita Aset Besan Setya Novanto Pagi Ini

22 Juni 2022

Satgas BLBI Sita Aset Besan Setya Novanto Pagi Ini

Satgas BLBI menyita aset obligos PT Bank Aspac di Bogor hari ini. Satu dari dua pemilik bank tersebut merupakan besar mantan Ketua DPR Setya Novanto.


Soal Waktu Penyelesaian Sengketa Pemilu 2024, Begini Tanggapan Fahri Hamzah

13 Juni 2022

Soal Waktu Penyelesaian Sengketa Pemilu 2024, Begini Tanggapan Fahri Hamzah

Fahri Hamzah menanggapi soal waktu penyelesaian sengketa pemilu 2024 enam hari kalender.


Fahri Hamzah: Pemilu Waktunya Mencari Pemimpin, Bukan Selebriti

13 Juni 2022

Fahri Hamzah: Pemilu Waktunya Mencari Pemimpin, Bukan Selebriti

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan momentum pemilihan umum adalah ajang mencari pemimpin, bukan selebriti.


Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 75 Hari, Fahri Hamzah: Harusnya Setahun

7 Juni 2022

Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 75 Hari, Fahri Hamzah: Harusnya Setahun

Fahri Hamzah sebut masa kampanye Pemilu seharusnya satu tahun. Waktu yang panjang itu untuk capres dan cawapres berdebat di depan publik.