Putusan MK Soal Kolom Agama, Pemerintah Diminta Waspadai Hal ini

Reporter

Pengunjung memenuhi sidang putusan MK tentang uji materi Undang-Undang Adminstrasi Kependudukan, Jakarta, 7 November 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi Undang-undang Administrasi Kependudukan yang diajukan sejumlah penghayat kepercayaan. Dengan ini, para penghayat kepercayaan di Indonesia bisa menuliskan "penghayat kepercayaan" dalam kolom agama di Kartu Tanda Penduduk.

Berkaitan dengan itu, Anggota Komisi Pemerintahan dari Fraksi PPP Achmad Baidowi mengungkapkan kekhawatirannya. "Tidak ada masalah dari aspek administrasi kependudukan namun dari keyakinan beragama, dikhawatirkan ada pertentangan di masyarakat," kata dia di Komplek Parlemen Senayan pada Rabu, 8 November 2017.

Baca: Penganut Aliran Kepercayaan Sambut Gembir Putusan MK

Menurut Baidowi, Indonesia sebagai negara berketuhanan yang diatur dalam sila pertama Pancasila, maka sewajarnya dan menjadi kewajiban warga negara memeluk agama yang diakui negara.

"PPP sebenarnya kecewa dengan putusan itu namun karena sifatnya final dan mengikat maka harus dilaksanakan. Kemungkinan ada revisi pasal-pasal di UU Kependudukan yang selama ini menjadi masalah," kata Baidowi.

Baca: Setelah Putusan MK, Pemerintah Data Ulang Agama Lokal

Dia juga khawatir kolom agama yang bisa diisi aliran kepercayaan, akan digunakan para pemeluk agama menghindari kewajiban agamanya. Misalnya ketika seseorang di KTP ditulis penganut aliran kepercayaan, meskipun jati dirinya seorang muslim. "Maka secara formal tak bisa ditindak," kata dia.

Karena itu, Baidowi meminta pihak-pihak terkait untuk lebih awal mendeteksi adanya kemungkinan seorang penganut paham-paham yang dilarang di Indonesia, dimasukkan dalam aliran kepercayaan. "Bisa jadi misalnya paham komunis agar tidak terdeteksi ditulis aliran kepercayaan sehingga deteksi itu harus diperhatikan," ujarnya.

Wacana revisi UU Kependudukan muncul setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan permohonan uji materi UU Administrasi Kependudukan yang diajukan oleh sejumlah penghayat kepercayaan. Dengan dikabulkannya gugatan itu, para penghayat kepercayaan tak perlu memilih lima agama yang diakui pemerintah, melainkan bisa menulis 'penghayat kepercayaan' dalam kolom agama di KTP.






Argumen Sekber Prabowo Gugat UU Pemilu Agar Jokowi Bisa Jadi Wapres

3 jam lalu

Argumen Sekber Prabowo Gugat UU Pemilu Agar Jokowi Bisa Jadi Wapres

Sekber Prabowo-Jokowi 2024-2029 mengajukan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar Jokowi bisa jadi Wapres


MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

4 jam lalu

MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terhadap UUD 1945.


Pandangan Kritis Azyumardi Azra Soal Pemindahan IKN

6 hari lalu

Pandangan Kritis Azyumardi Azra Soal Pemindahan IKN

Prof Azyumardi Azra mengkritisi pemerintah mengenai pemindahan IKN dan menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi.


LHKP Muhammadiyah Minta Wacana Jokowi Jadi Cawapres Dihentikan

9 hari lalu

LHKP Muhammadiyah Minta Wacana Jokowi Jadi Cawapres Dihentikan

LHKP Muhammadiyah menilai wacana Jokowi jadi cawapres tak sehat untuk demokrasi.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

10 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


Jokowi Jamin Hak Penghayat Kepercayaan di Perpres Strategi Kebudayaan

10 hari lalu

Jokowi Jamin Hak Penghayat Kepercayaan di Perpres Strategi Kebudayaan

Salah satu yang diatur dalam Perpres yang diteken Jokowi ini adalah jaminan atas hak kelompok penghayat kepercayaan dalam urusan pemajuan kebudayaan.


Wacana Jokowi jadi Cawapres, Relawan Anies Duga karena Kekhawatiran Program Presiden Tak Lanjut

11 hari lalu

Wacana Jokowi jadi Cawapres, Relawan Anies Duga karena Kekhawatiran Program Presiden Tak Lanjut

Raharja Waluya Jati menduga munculnya wacana Jokowi maju sebagai cawapres pada Pemilu 2024, karena kekhawatiran tak adanya keberlanjutan dari program Jokowi


Peluang Jokowi Jadi Cawapres, Projo: Itu Wacana di Negara Demokrasi

11 hari lalu

Peluang Jokowi Jadi Cawapres, Projo: Itu Wacana di Negara Demokrasi

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengatakan mencuatnya isu Joko Widodo alias Jokowi menjadi cawapres merupakan sebuah wacana.


Isu Jadi Cawapres 2024, Jokowi: Itu dari Siapa?

11 hari lalu

Isu Jadi Cawapres 2024, Jokowi: Itu dari Siapa?

Jokowi menjelaskan, dirinya sudah pernah menjawab soal isu dirinya bakal menjabat tiga periode hingga perpanjangan masa jabatan.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

11 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.