Jokowi Jelaskan Alasan Pengalihan PMN Trans Sumatera ke LRT

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja mempersiapkan lahan untuk pembangunan LRT jalur Cawang-Dukuh Atas, di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, 9 Agustus 2017. Sementara rute Cawang-Dukuh Atas sepanjang 10,5 km baru mencapai tiga persen. ANTARA/Reno Esnir

    Pekerja mempersiapkan lahan untuk pembangunan LRT jalur Cawang-Dukuh Atas, di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, 9 Agustus 2017. Sementara rute Cawang-Dukuh Atas sepanjang 10,5 km baru mencapai tiga persen. ANTARA/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu keputusan pendanaan infrastruktur Presiden Joko Widodo yang sempat menimbulkan kontroversi adalah pengalihan penyertaan modal negara (PMN) proyek Trans Sumatera ke proyek light rapid transit (LRT) rute Jakarta, Bogor, Dpok, Bekasi (Jabodebek). Presiden mengungkapkan "akrobat" tersebut dilakukan murni karena pertimbangan ekonomi.

    "Ya, karena prioritas. Realokasi PMN Trans Sumatera karena mendorong dan memprioritaskan LRT serta jalan tol di Sumatera," ujarnya saat diwawancarai Tempo secara eksklusif di Istana Kepresidenan, Jumat pekan lalu.

    Baca juga: Jokowi Nilai Swasta Ogah Bangun Infrastruktur dengan Untung Kecil

    Seperti diketahui, proyek LRT rute Jabodebek masih berkutat pada masalah pendanaan hingga berita ini ditulis. Proyek dengan nilai hampir Rp 20 triliun itu membutuhkan suntikan dana segar lebih banyak, serta pemerintah menargetkan sudah ada solusinya pada akhir 2017.

    Dalam proyek itu, pemerintah menyuntikkan PMN Rp 2 triliun. Padahal dana itu awalnya untuk proyek Trans Sumatera.

    Jokowi menjelaskan, hitung-hitungan ekonomi yang ia gunakan adalah kerugian yang timbul akibat kemacetan. Tanpa LRT di Jabodebek, kata dia, kerugian yang bisa timbul mencapai Rp 28 triliun. Kerugian itu, menurutnya, terlalu besar untuk dianggap enteng sehingga penanganannya harus diprioritaskan.

    "Masak, kerugian seperti itu mau diteruskan? Coba menghitungnya kerugian itu, jangan realokasi PMN-nya," ujar Presiden Joko Widodo.

    ISTMAN M.P. | TIM TEMPO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.