RMI Menolak Mobilisasi di Pesantren Selama Pilgub Jawa Timur

Reporter:
Editor:

Iqbal Muhtarom

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj didampingi Ketua Panitia Daerah Muktamar NU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengecek kesiapan terakhir pelaksanaan Muktamar NU ke-33 di Alun-Alun Jombang, Jawa Timur, 31 Juli 2015. Muktamar NU ke-33 dilaksanakan 1-5 Agustus 2015. Tempo/ISHOMUDDIN

    Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj didampingi Ketua Panitia Daerah Muktamar NU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengecek kesiapan terakhir pelaksanaan Muktamar NU ke-33 di Alun-Alun Jombang, Jawa Timur, 31 Juli 2015. Muktamar NU ke-33 dilaksanakan 1-5 Agustus 2015. Tempo/ISHOMUDDIN

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Rabitah Ma'ahid Islamiyah (RMI), asosiasi pondok pesantren Nahdlatul Ulama Jawa Timur Kiai Reza Ahmad Zahid meminta para pengasuh pondok mengutamakan keutuhan umat dalam menghadapi pemilihan Gubernur Jawa Timur. RMI sendiri akan bersikap netral dan tak akan mendukung Saifullah Yusuf maupun Khofifah Indar Parawansa yang sama-sama kader NU.

    Kiai Reza Ahmad Zahid atau yang akrab disapa Gus Reza ini mengatakan majunya Gus Ipul dan Khofifah dalam pilgub Jatim cukup disesalkan. Hal ini akan memicu perpecahan warga Nahdliyin, terutama pondok-pondok pesantren di Jawa Timur yang selama ini kompak. "Patut disayangkan, ya karena suara NU menjadi tidak utuh," kata Gus Reza kepada Tempo, Selasa 17 Oktober 2017.

    Baca juga: Khofifah Tak Masalah Berhadapan dengan Gus Ipul di Pilgub Jatim

    Mengacu pada momentum pilkada dan pemilihan presiden yang hingga kini masih menyisakan perpecahan, Gus Reza memastikan hal serupa akan terulang usai pemilihan gubernur Jatim mendatang. Masing-masing calon akan saling memperebutkan basis pesantren dan massa, yang pada akhirnya merusak persatuan yang selama ini sudah berjalan baik.

    Karena itu sebagai Ketua RMI, Gus Reza memutuskan dan menginstruksikan kepada seluruh pengurus RMI Jawa Timur agar bersikap netral dan tidak melakukan mobilisasi pesantren ke salah satu calon. Netralitas RMI ini penting agar tidak membingungkan santri. Gus Reza juga meminta kepada masyarakat khususnya Nahdliyin untuk tidak terperosok kepentingan politik sesaat.

    Baca juga: Pengamat: Gus Ipul Menjual Prestasi Azwar Anas di Pilgub Jatim

    Pengasuh Pondok Pesantren Al Mahrusiyah Lirboyo ini juga tidak akan mencampuri sikap sejumlah kiai yang memutuskan mendukung salah satu calon. "Saya yakin para kiai yang memutuskan mendukung Gus Ipul dan Khofifah memiliki penilaian dan pertimbangan matang, jadi silahkan mengikuti arahan beliau," pesannya.

    Hingga kini jumlah pondok pesantren NU di Jawa Timur mencapai 7.000 pesantren. Mereka tersebar di berbagai pelosok daerah dengan jumlah santri beragam. RMI juga tidak membuat verifikasi atau aturan khusus pendirian pondok pesantren demi memberi keleluasaan para kiai mengembangkan lembaga pendidikannya.

    Baca juga: Khofifah Dianggap Bisa Memperbaiki NU Ketimbang Gus Ipul

    Sejumlah pondok pesantren ini telah dengan terang-terangan menyatakan dukungan kepada salah satu calon gubernur. Kiai dan pesantren pendukung Gus Ipul diantaranya adalah Kiai Anwar Iskandar dari Ponpes Al Amien Kediri, Kiai Anwar Mansyur dari Ponpes Lirboyo, Kiai Kafabihi Mahrus dari Ponpes Lirboyo, Kiai Nurul Huda Jazuli dari Ponpes Al Falah Ploso, Kiai Ahmad Fahrurrozi dari Ponpes An Nur Malang, dan Kiai Zainul Hasan dari Ponpes Genggong Probolinggo.

    Sementara pendukung Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim 2018 antara lain pengasuh pesantren Amanatul Ummah Mojokerto, Kiai Asep Saifudin Chalim, Kiai Mas Mansur dari Surabaya, Kiai Afifudin Muhajir dari Situbondo, Kiai Suyuti Toha dari Banyuwangi, pengasuh pesantren Darussalam Banyuwangi Kiai Hisyam Syafaat, Kiai Yusuf Nuris dari Banyuwangi, Kiai Mahfud dari Gresik, dan Kiai Yazid Karimulloh dari Jember.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.