Hasil Survei Jokowi Tinggi, Berikut Tanggapan Istana

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kanan) didampingi  Kepala BPOM Penny K Lukito (tengah)  dan Sekretaris kabinet Pramono Anung melihat Obat-obatan terlarang yang diamanakan BPOM di Bumi perkemahan Cibubur Jakarta, 3 Oktober 2017. Narkoba dan obat ilegal memiliki efek nega

    Presiden Jokowi (kanan) didampingi Kepala BPOM Penny K Lukito (tengah) dan Sekretaris kabinet Pramono Anung melihat Obat-obatan terlarang yang diamanakan BPOM di Bumi perkemahan Cibubur Jakarta, 3 Oktober 2017. Narkoba dan obat ilegal memiliki efek nega

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan Istana Kepresidenan secara rutin membaca survei-survei terbaru perihal kinerja pemerintah atau elektabilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang pemilihan presiden 2019. Tak terkecuali survei Saiful Mujani Research Center (SMRC), yang memberikan skor tinggi pada Jokowi.

    "Kami dalam hal ini sudah membaca survei-survei yang ada, tetapi hanya kami jadikan referensi," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jumat, 6 Oktober 2017.

    Baca: Survei Sebut Masyarakat Puas terhadap 3 Tahun Kinerja Jokowi

    Sebagaimana diberitakan kemarin, Kamis, 5 Oktober 2017, keunggulan elektabilitas Jokowi masih tak terbantahkan menjelang pilpres 2019 dalam survei SMRC. Survei yang digelar pada 3-10 September 2017 itu mencatat elektabilitas Jokowi 38,9 persen.

    Angka itu jauh meninggalkan perolehan sosok yang digadang-gadang menjadi kompetitor terdekatnya, Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Mantan Danjen Kopassus itu tercatat hanya memiliki elektabilitas 12 persen.

    Pramono berujar survei merupakan hal biasa dalam sebuah sistem demokrasi. Karena itu, ia menyatakan Istana Kepresidenan tak memandang survei sebagai sesuatu yang istimewa walau nilainya bagus.

    Baca juga: Begini Kriteria Pendamping Jokowi di Pilpres Versi SMRC

    Ia kembali menegaskan survei akan tetap dipandang sebagai referensi. Tepatnya, kata dia, referensi untuk mengetahui apa yang harus ditingkatkan pemerintah atau Presiden Jokowi dan masalah apa yang belum tersentuh.

    "Masih ada beberapa masalah (terkait dengan pemerintahan) yang disebut di survei, seperti ketimpangan di daerah, kebutuhan bahan pokok, dan sebagainya. Hal-hal itu pasti diperhatikan," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.