TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Aria Bima mengomentari riuhnya polemik pembelian senjata yang diungkapkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Aria Bima menilai pernyataan Gatot hanya menimbulkan kegaduhan politik. “Kalau memang sudah tidak cocok dengan Presiden atau punya agenda politik lain, silakan mundur saja,” kata Aria Bima kepada Tempo di Jakarta, Rabu 4 Oktober 2017.
Gatot kerap memberikan pernyataan yang memancing komentar publik. Pada September 2017, Gatot memerintahkan pemutaran kembali film Pengkhianatan G-30-S/PKI dan adanya impor 5.000 senjata ilegal. Soal senjata itu disampaikan Gatot di forum purnawirawan TNI.
Baca:
HUT TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo Jamin Kesetiaan TNI pada Rakyat
HUT TNI, Cuit SBY: TNI Rukunlah dengan Polri, Cintai Rakyat ...
Dinamika ini sampai kepada Presiden Joko Widodo. Pada sidang kabinet paripurna 2 Oktober kemarin, Presiden Jokowi mengingatkan agar para pembantunya tak membuah kegaduhan. Ia meminta pembantunya fokus bekerja terutama memasuki tahun politik 2018 dan 2019.
Menurut Aria, teguran Presiden Jokowi wajar. Sebab, kata dia, Indonesia negara dengan sistem presidensial yang melekatkan fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan dan Presiden Jokowi Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. “Itu tentu terkait dengan gaduh politik yang disulut oleh beberapa pembantunya.”
Baca juga:
HUT TNI, Ini Pahlawan Sebenarnya Menurut ...
Auditor BPK Ini Mengaku Ubah Berita Acara Usai Dijenguk Fahri
Ia menilai ketegasan Presiden Jokowi diperlukan untuk menjaga iklim kondusif dan lancarnya pembangunan yang dicanangkan. Meski begitu, ia menganggap pro dan kontra dalam pandangan politik merupakan hal biasa. “Namun, jika menyangkut marwah kabinet, hendaknya cukup diselesaikan di kalangan internal dan tidak diumbar di luar sambil berkoar-koar.”
Aria mengakui kegaduhan dalam politik adalah sensasi berdemokrasi. Namun, menurut dia, hal itu hanya akan mendangkalkan pandangan politik dan demokrasi.
Soal manuver Gatot yang diindikasikan bergerak menjelang Pemilihan Umum, Aria menganggap hal itu bukan ancaman untuk partainya. “Bukan terancam. Tapi potensial menambah kompetitor,” ujarnya. Ia menilainya sebagai pendidikan politik yang baik. “Terbuka untuk alternatif.”
