DPR Pastikan Pasal Guantanamo Hilang dari RUU Terorisme

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Sabhara Polres Klaten berjaga di depan rumah terduga teroris berinisial S saat melakukan penggeledahan di Jetis Wetan, Pedan, Klaten, 15 Desember 2016. Tim Densus Anti-Teror 88 Mabes Polri mengamankan terduga teroris guna pengembangan aksi teroris

    Anggota Sabhara Polres Klaten berjaga di depan rumah terduga teroris berinisial S saat melakukan penggeledahan di Jetis Wetan, Pedan, Klaten, 15 Desember 2016. Tim Densus Anti-Teror 88 Mabes Polri mengamankan terduga teroris guna pengembangan aksi teroris

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Supiadin Aries Saputra mengatakan pemerintah dan DPR bersepakat untuk menghilangkan pasal Guantanamo atau pasal 43 dalam RUU Terorisme. Ia menjelaskan hilangnya pasal ini adalah permintaan dari pemerintah.

    “Bab pencegahan sebetulnya awalnya enggak ada. Itu pasal 43A yang tadinya pasal Guantanamo, tapi pasal itu fix hilang kita ganti menjadi bab pencegahan di Bab VIIA,” kata Supiadin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 4 Oktober 2017.

    Baca : Pansus Targetkan RUU Terorime Rampung Desember 2017

    Menurut dia, pihak pemerintah memandang pasal ini bisa menjadi masalah. "Maka aripada ini jadi masalah, sekalian saja di-drop," ujarnya. DPR pun bersepakat.

    Supiadin menjelaskan tak ada dasar hukum yang mengatur penahanan orang yang diduga sejak awal terindikasi bergiat dalam aksi terorisme. Aspek Hak Asasi Manusia pun menjadi dasar. “Bagaimana orang tidak jelas bisa ditangkap, ditahan, dipenjarakan untuk waktu 60 hari, dasar hukumnya apa,” kata dia.

    Baca : RUU Terorisme, Syarat Penyadapan Tanpa Izin Pengadilan Diatur

    Padahal, menurut Supiadin, penangkapan dan penetapan tersangka harus didahului dengan temuan dua alat bukti permulaan yang cukup. “Kalau di pasal 43 dulu itu, tiba-tiba orang bisa ditangkap dan ditahan. Itu pelanggaran KUHAP ,” kata politikus Partai Nasional Demokrat itu. Beleid itu kini menjadi bab yang mengatur aspek pencegahan yang meliputi kesiapsiagaan, deradikalisasi, dan kontraradikalisasi.

    Pasal 43 atau dikenal dengan pasal Guantanamo menjadi polemik dalam pembahasan RUU Terorisme di DPR bersama pemerintah. Pasal ini mengatur kewenangan penyidik ataupun penuntut untuk menahan terduga teroris selama 6 bulan. Pasal ini dinilai sejumlah pihak memiliki banyak celah untuk penyalahgunaan wewenang. Pembahasan pasal ini pun berjalan alot.

    Pasal Guantanamo dalam RUU Terorime sebelumnya juga dikritik beberapa kelompok masyarakat sipil seperti Muhammadiyah. Wakil Ketua Majelis Hukum Muhammadiyah Trisno Raharjo menyatakan pasal ini berpotensi menuduh seseorang sebagai teroris. Direktur Imparsial, Al Araf, juga mendesak pasal 43A dihapus.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Erupsi Merapi Dibanding Letusan Raksasa Sejak 7200 Sebelum Masehi

    Merapi pernah meletus dengan kekuatan 4 Volcanic Explosivity Index, pada 26 Oktober 2010. Tapi ada sejumlah gunung lain yang memiliki VEI lebih kuat.