TEMPO Interaktif, Jakarta:Kuasa hukum Rokhmin Dahuri, M. Assegaf mengunjungi kliennya untuk persiapan sidang terdakwa yang akan dilaksanakan besok. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempersiapkan mantan menteri kelautan dan perikanan tersebut dari cecaran pertanyaan majelis hakim dan jaksa."Kami melindungi Pak Rokhmin dari sudut dakwaan jaksa. Kami memberitahukan besok dia akan dicecar pertanyaan apa saja," katanya di Markas Besar Kepolisian, Selasa (19/6).Assegaf mengaku tidak ada persiapan khusus selain membedah berita acara perkara Rokhmin. Ia juga meminta Rokhmin untuk mengingat fakta-fakta menyangkut aliran dana tersebut, termasuk siapa saja penerima dana itu."Termasuk pada tokoh-tokoh. Itu yang kami harapkan besok Pak Rokhmin bisa jawab dengan lugas," kata dia.Assegaf menambahkan, dalam persidangan besok pihaknya akan membantah Rokhmin menerima gratifikasi secara pribadi. Gratifikasi tersebut, kata dia, diterima oleh Departemen Kelautan dan Perikanan."Buktinya apa? Uang tadi dimasukkan dalam rekening bendahara DKP, Pak Rokhmin tidak mempunyai kewenangan apapun terhadap uang tadi," katanya.Desy Pakpahan
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Pekanbaru Siapkan Dana Cadangan Bencana Asap
15 Maret 2016
Pekanbaru Siapkan Dana Cadangan Bencana Asap
Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru telah menyiapkan dana cadangan tanggap bencana alam sebesar Rp1 miliar untuk tahun 2016.
Menjelang Pemilu, Dana Bantuan Sosial dan Hibah Meningkat
2 April 2014
Menjelang Pemilu, Dana Bantuan Sosial dan Hibah Meningkat
Hal itu terjadi di wilayah Malang Raya, yang meliputi Kabupaten
Malang, Kota Malang, dan Kota Batu.
Dinkes DKI Usul Dana Gakin Naik Rp 100 Miliar
18 Juni 2010
Dinkes DKI Usul Dana Gakin Naik Rp 100 Miliar
Dengan adanya penambahan tersebut, maka total jumlah anggaran JPK Gakin dan SKTM menjadi Rp 513 miliar di tahun ini.
PKB Usul 10 Persen APBN Untuk Desa
17 Juni 2010
PKB Usul 10 Persen APBN Untuk Desa
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja'far minta semua fraksi menempatkan pelbagai usulan alokasi anggaran langsung untuk desa dimasukkan dalam pembahasan Rencana Undang-undang tentang desa.
Megawati : Dana Aspirasi Kok Diusulkan Dewan
16 Juni 2010
Megawati : Dana Aspirasi Kok Diusulkan Dewan
Namanya dana aspirasi, harusnya yang dibawa dari masyarakat bawah. Jadi bukan dari anggota Dewan, tapi usulan itu harusnya dari masyarakat kata Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (16/6).
Golkar Klaim Badan Anggaran Setuju Dana Aspirasi
16 Juni 2010
Golkar Klaim Badan Anggaran Setuju Dana Aspirasi
Partai Golkar mengklaim dana aspirasi sudah menjadi keputusan rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat.
Ical Bantah Dana Aspirasi untuk Biayai Setgab
13 Juni 2010
Ical Bantah Dana Aspirasi untuk Biayai Setgab
Melalui Golkar, Aburizal bertekad usulan dana aspirasi akan terus diperjuangkan melalui APBN dan APBD. Ia juga mengklaim usulan ini sudah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mendapat respon yang positif.
Soal Dana Aspirasi, DPR Seakan Ingin Jadi Sinterklas
5 Juni 2010
Soal Dana Aspirasi, DPR Seakan Ingin Jadi Sinterklas
Dana aspirasi sebesar Rp 15 milyar untuk tiap daerah pemilihan membuat setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjadi sinterklas.
Usulan Dana Aspirasi Karena Pusat Tak Percayai Daerah
5 Juni 2010
Usulan Dana Aspirasi Karena Pusat Tak Percayai Daerah
Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis memaparkan, dana aspirasi Rp 15 miliar untuk tiap daerah pemilhan anggota dewan muncul karena ketidakpercayaan pengelolaan anggaran oleh pusat terhadap pemerintah daerah.
Golkar Sebut Penolakan Dana Aspirasi Terburu-buru
2 Juni 2010
Golkar Sebut Penolakan Dana Aspirasi Terburu-buru
Politisi Golkar menilai penolakan pemerintah terhadap usulan dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR pertahun sebagai terburu-buru.
