Wapres: Menteri Ikut Pilkada 2018, Baiknya Mundur dari Kabinet

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla meninjau perkembangan pembangunan Istora Senayan, Jakarta, yang disiapkan untuk Asian Games 2018, Selasa, 3 Oktober 2017. Tempo/Egi Adyatama

    Wakil Presiden Jusuf Kalla meninjau perkembangan pembangunan Istora Senayan, Jakarta, yang disiapkan untuk Asian Games 2018, Selasa, 3 Oktober 2017. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta menteri yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk secepatnya keluar atau mengundurkan diri dari Kabinet Kerja.

    "Ya, calon kan mesti kampanye kan, kalau kampanye, ya keluar dari kabinet," kata Jusuf Kalla usai meninjau proyek renovasi Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Selasa 3 Oktober 2017.

    Menurut Jusuf Kalla, menteri yang ingin maju menjadi kepala daerah harus segera mengundurkan diri agar Presiden Joko Widodo dapat segera melantik menteri baru sehingga posisi yang ditinggalkannya tidak kosong terlalu lama. "Ya, otomatis diganti, kalau kampanye kan tidak boleh," kata dia.

    BACA: Maju Pilgub Jawa Timur, Jokowi Tunggu Surat Resmi Khofifah

    Saat ini diketahui sejumlah menteri Kabinet Kerja telah bersiap untuk maju dalam Pilkada, antara lain Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang akan maju ke Pilkada Jawa Timur dan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Puspayoga yang berencana maju ke Pilkada Bali.

    Sebelumnya, JK menyampaikan kepada media di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 26 September 2017 bahwa Mensos Khofifah telah memberikan laporan kepada Presiden Jokowi bahwa dirinya akan maju ke Pilkada Jatim untuk ketiga kalinya.

    Menanggapi laporan tersebut Wapres mengatakan mengikuti Pilkada merupakan hak politik Khofifah sehingga keputusannya patut dihormati.

    Di kesempatan itu Jusuf Kalla juga mengatakan Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti, menjelang tahun politik 2018, semua pihak diminta menjaga kondisi. Para menteri juga diminta tak berpolemik dan berbeda pendapat di muka umum. Beda pendapat hanya boleh dilakukan di dalam rapat.

    BACA: Golkar Hampir Final Usung Khofifah Jadi Calon Gubernur Jawa Timur

    "Perlu saya ingatkan bahwa tahun 2018 sudah masuk ke tahun politik, ada Pilkada, tahapan Pileg, dan Pilpres. Oleh sebab itu, jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi," kata Jokowi.

    Ia mengingatkan masyarakat terus mengharapkan kerja keras pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Rakyat juga butuh ketenangan. Karena itu, para menteri diminta fokus bekerja. "Kita bekerja saja, sudah. Sekali lagi, kita ingin terus menjaga keteduhan, ketenteraman, ketenangan, persatuan di antara kita dan di masyarakat," ujar Presiden.

    Bila para menteri menemui kendala yang melibatkan kementerian/lembaga negara lain, Presiden berpesan untuk dapat diselesaikan dengan baik di tingkat Menko. "Di tingkat Menko belum selesai, beralih ke tingkat Wapres, masih belum selesai bisa ke saya," kata Jokowi.

    AMIRULLAH SUHADA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.