Iklan
TEMPO Interaktif, Solo:Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket berkaitan dengan peristiwa penembakan terhadap warga sipil oleh anggota Marinir TNI AL di Pasuruan, Jawa Timur. Hak angket tersebut dimaksudkan untuk menyelidiki hubungan TNI dengan PT Rajawali Nusantara. Karena ada dugaan dalam kasus itu, TNI telah menjadi alat atau bagian dari perusahaan swasta tersebut. "Kalau sinyalimen itu benar, ini sangat berbahaya karena tidak sesuai dengan fungsi TNI," katanya kepada TEMPO, Ahad pagi. Sesuai Pasal 27 UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan DPR, DPR memiliki sejumlah hak, diantaranya adalah hak angket yakni hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan undang-undang. Zaenal menduga, hubungan antara PT Rajawali dengan Marinir TNI AL tidak sekedar hubungan biasa, tetapi menjadi kebijakan pemerintah. "Bukan tidak mungkin karena keterbatasan anggaran untuk kesejahteraan anggota atau operasional sebuah kesatuan misalnya, pemerintah membuat kebijakan memperbolehkan kesatuan TNI bekerja untuk swasta," ujarnya. Menurut dia, usulan hak angket tersebut digulirkan karena ada informasi peristiwa penembakan sudah dirancang sebelumnya. Sebelumnya, KORAN TEMPO (3/6) menuliskan sejumlah warga korban penembakan di Desa Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur mengatakan insiden penembakan yang terjadi beberapa hari lalu sudah direncanakan sebelumnya. Mereka menyebutkan ada tanda-tanda perencanaan tersebut yakni berupa ancaman kepada para warga sehari sebelum peristiwa terjadi. Kepala Bidang Operasional LBH Surabaya Athoillah juga membenarkan adanya tanda-tanda perencanaan atas insiden penembakan yang menyebabkan empat orang tewas dan tujuh terluka tersebut. Imron Rosyid
Iklan
