TEMPO.CO, Jakarta - Rencana TNI Angkatan Darat untuk memobilisasi masyarakat menonton kembali film Pengkhianatan G 30S PKI mendapatkan kritik dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua Bidang Kebudayaan dan Hubungan antar-Umat Beragama PBNU Imam Aziz mengatakan film tersebut tak cocok diputar di era terbuka seperti saat ini.

"Itu film propaganda yang dipaksakan untuk membenarkan versi tentara tentang peristiwa 1965," kata Imam melalui pesan pendek pada Tempo, Ahad, 17 September 2017.

Baca: Film G 30S PKI Diputar Lagi, Sejarawan: Beda dengan Orde Baru

Menurut dia, film tersebut bisa jadi itu efektif pada zaman Orde Baru yang serba tertutup. "Tapi kalau diputar sekarang, mungkin banyak yang akan tertawa terbahak-bahak," kata Imam.

Imam menyebut film yang dibuat oleh sutradara Arifin C.Noer pada 1984 itu sebagai film horor murahan. Sebab, kata dia, semua sudah terbuka siapa dalang gerakan yang menyebabkan terbunuhnya tujuh jenderal TNI AD tersebut. Begitu juga dengan peristiwa lanjutannya di mana ratusan ribu bahkan jutaan orang yang dianggap anggota dan simpatisan PKI menjadi korban. "Semua sudah enggak rahasia lagi," kata dia.

Baca: TNI AD Akan Gelar Nonton Bareng Film G 30S PKI di Daerah

Karena itu, jika pemerintah tidak mau mengakui fakta-fakta tersebut, hal itu menjadi urusan pemerintah. "Tapi rakyat sudah tidak percaya kebohongan yang dibuat rezim Orde Baru," kata Imam.

TNI AD menginstruksikan seluruh prajuritnya untuk menggelar nonton bareng film Pengkhianatan G 30S PKI. Instruksi yang ditujukan untuk seluruh jajaran TNI AD di daerah ini menyebar lewat pesan pendek.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Wuryanto mengatakan pemutaran film G 30S PKI ini penting untuk mengajak generasi muda membaca sejarah. Ia menilai, sejak era reformasi sejarah, Pancasila, dan budi pekerti kurang diajarkan di bangku sekolah. Dia juga menyebutkan sejumlah alasan lain yang mendasari lembaganya perlu mengajak masyarakat menonton film tersebut.

AMIRULLAH SUHADA | BUDIARTI UTAMI PUTRI