Anggota DPR Ini Sebut Full Day School Matikan Pendidikan Lokal

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Selasa, 15 Agustus 2017 09:57 WIB

Masyarakat NU Jawa Tengah melakukan aksi demonstrasi menolak kebijakan Full Day School di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. TEMPO/Budi Purwanto

TEMPO.CO, Tasikmalaya - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP, Asep Maoshul mengatakan program full day school yang diwacanakan pemerintah terlalu dipaksakan. Seharusnya pemerintah mempersiapkan terlebih dahulu secara matang program tersebut.

"Kalau full day school dinyatakan bagus, sudah sejauhmana persiapan pemerintah menyiapkan itu. Itu kan 8 jam, bisa dibayangkan anak SD makan siangnya di mana? Siapa yang mau beri makan? Jelas-jelas merepotkan," kata Asep saat ditemui di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya, Selasa 15 Agustus 2017.
Baca : Gaduh Full Day School, Komnas HAM: Hujatan Demonstran Tak Elok

Bagi Nahdlatul Ulama atau insan pesantren, kata Asep, full day school sudah terbiasa di usia Sekolah Dasar. Hanya saja beda nama. "Kalau pagi sekolah SD, siang madrasah diniyah. Jika semua itu ditarik ke sekolah sama saja membunuh karakter pendidikan lokal, pendidikan madrasah diniyah," dia menegaskan.

Asep menambahkan, pelaksanaan full day school tidak logis. Pelaksanaan program ini di Indonesia perlu beberapa persiapan.

"Di sekolah perlu ada ruang makan, siapa pemberi makannya, guru siap beri ransum anak-anak?" ujarnya. Presiden Jokowi, kata Asep sudah menyatakan full day school tidak perlu dipaksakan.
Simak : Alasan Ribuan Alumni Ponpes Lirboyo Plesetkan FDS Jadi Full Day Sarungan

Yang jadi masalah, katanya, sekolah di Indonesia latah. "Barang belum jadi, baru rencana, sudah ramai duluan. Sudah pelaksanaan malah," jelas dia.

Ihwal wacana sekolah hanya lima hari, Asep mengatakan, justru tidak baik. Hal itu berarti anak akan libur dua hari.

"Apalagi kalau sampai 5 hari, berarti ada 2 hari kosong. Mereka ke mana? Kalau di sekolah sudah jelas pendidikan, kalau luar sekolah? Musim sekolah saja tantangannya banyaknya minta ampun. Jadi ini benar-benar menurut saya tidak logis. Memaksakan kehendak. Enggak jelas juga tujuannya," kata dia.
Baca juga : Soal Full Day School, NU Ancam Tak Dukung Jokowi di Pilpres 2019

Menurut Asep, Indonesia belum benar-benar memiliki sistem pendidikan. Setiap ganti menteri, ganti pula program dan rencananya. "Lalu kapan pinternya," tegasnya.

Bagi Asep, program full day school belum menjadi sebuah pendidikan yang benar-benar memintarkan dan membuat rakyat mandiri. "Dulu butuh cobekan, membikin, ada ilmunya. Dulu ada prakarya yang medidik kemandirian. Sekarang harus beli," katanya.

CANDRA NUGRAHA

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

18 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

7 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya