Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Full Day School, NU Ancam Tak Dukung Jokowi di Pilpres 2019

image-gnews
Presiden Jokowi membaca berkas sebelum memimpin rapat tentang evaluasi Tingkat Komponen Dalam Negeri di Kantor Presiden, Jakarta, 1 Agustus 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari
Presiden Jokowi membaca berkas sebelum memimpin rapat tentang evaluasi Tingkat Komponen Dalam Negeri di Kantor Presiden, Jakarta, 1 Agustus 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Syamsul Huda mengatakan tak akan mendukung Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilihan presiden 2019 jika kebijakan full day school tetap dilaksanakan. Syamsul menyatakan kekecewaan soal kebijakan tersebut melalui surat terbuka kepada Kaesang Pangarep, putra Jokowi yang diunggah di website resmi NU, Kamis 10 Agustus 2017.

"Perlu Mas Kaesang ketahui, para pimpinan kami sudah kesal sekali. Bahkan sudah terbersit niat untuk tidak mendukung apalagi memilih Bapakmu pada Pilpres 2019," ucap Syamsul.

Menurut Syamsul, warga NU kini sedang resah dengan program full day school. Sebab program itu bisa mematikan Madrasah Diniyah di kampung-kampung.

Baca: Jokowi: Sekolah Tidak Wajib Terapkan Full Day School

Ia menyebut berbagai upaya sudah ditempuh oleh pemimpin NU. Setidaknya Kiai Said sudah dua kali bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana. Syamsul berujar saat itu Presiden berjanji dengan mengatakan, "Nggih Pak Kiai, usulan NU akan selalu kami perhatikan. Wong saya tahu, hanya NU yang selalu mem-back up saya lahir bathin. Ketika demo 411 dan 212, hanya NU yang pasang badan. Bukan yang lain. Jadi, Pak Kiai sabar, nanti Permendikbud akan saya ganti dengan Perpres, gampang kan."

Demikian juga Kiai Ma'ruf Amin pun pernah mendatangi Presiden Jokowi ke Istana. Bahkan setelah itu, kata Syamsul, Kiai Ma'ruf diminta menjelaskan kepada warga Nahdliyin bahwa Presiden merespon dan akan menindaklanjuti aspirasi warga NU soal full day school.

Dalam surat itu, Syamsul juga menjelaskan betapa jajaran NU selama ini sangat tawadhu kepada pemimpin negara. Dzikir yang dilakukan di Istana Negara, kata Syamsul, adalah bentuk bagaimana besarnya dukungan NU kepada Jokowi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Menteri Lukman Serukan Full Day School Bisa Dibuat Fleksibel

Syamsul pun meminta Kaesang untuk menyampaikan keluh kesah jajaran NU kepada Presiden Jokowi. Sebab ia menduga Presiden saat ini tengah sangat sibuk mengurus soal reshuflle kabinet sehingga tidak sempat mendengarkan teriakan para ulama NU di media sosial.

"Mas Kaesang, kami melalui surat terbuka ini, benar-benar meminta perhatian kepada Bapakmu. Jangan abaikan kemarahan Kiai-kiai NU, akibatnya sangat fatal loh," ujar Syamsul. Ia mengatakan warga NU ini selalu tawadhu pada pemimpin dan tidak akan pernah khianati Presiden.

Apabila nantinya full day school berdampak pada gejolak masyarakat NU, Syamsul meminta agar Presiden tidak menyalahkan mereka. Sebab itu adalah kesalahan Jokowi yang tak mau menggubris nasihat para kiai.

MAYA AYU PUSPITASARI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

2 jam lalu

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyampaikan perkembangan kasus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 24 April 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

Jokowi menetapkan sejumlah kriteria untuk anggota Pansel KPK.


Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

4 jam lalu

Peserta BPJS Kesehatan tengah mengurus kelengkapan administrasi di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pasar Minggu, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020.  Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali mengumumkan Perpres kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Tempo/Tony Hartawan
Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu


Pria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Pria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana

Asisten Intelijen Komandan Paspampres mengatakan pengamanan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Konawe, Sulawesi Tenggara, sudah sesuai prosedur.


Musa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024

5 jam lalu

Musa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024

Musa Rajekshah, membantah, kunjungan Presiden Jokowi ke Medan pada Kamis, 11 April 2024 berkaitan dengan Pilkada Sumatera Utara 2024.


Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

5 jam lalu

Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), menunjukkan bukti surat terima laporan ke Direktorat Pelayanan laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. JATAM melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia terkait dugaan tindak pidana korupsi keputusan pencabutan ribuan Ijin Usaha Pertambangan dan menerbitkan kembali IUP dan Hak Usaha Guna perkebunan kelapa sawit dari 2021 - 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 14 Mei 2024


Novel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?

6 jam lalu

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih mengumumkan 10 nama kandidat pimpinan KPK yang diserahkan ke Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, 2 September 2019. TEMPO/Friski Riana
Novel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?

Menurut Novel Baswedan Pansel KPK 2019 disebut menghasilkan pimpinan yang justru merusak KPK. Siapa saja anggota Pansel saat itu?


Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

6 jam lalu

Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Ketum Solmet) Silfester Matutina (kiri) dengan Presiden Jokowi. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

Relawan Solmet mendorong Jokowi menjadi Sekjen PBB usai masa jabatannya. Bagaimana syarat dan prosedur menjabat Sekretaris Jenderal PBB?


Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

7 jam lalu

Suasana pertemuan saat Pansel Capim KPK menyerahkan 10 nama kandidat pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 September 2019. TEMPO/Subekti
Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

Jokowi akan mengumumkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Mei ini. Apa saja tugas Pansel KPK?


Agar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Agar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang

Presiden Jokowi akan evaluasi PSN dan KEK pada akhir Juni, yang tidak lolos kriteria tidak akan dilanjutkan. Tak ingin bebani pemerintahan berikutnya


Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5/2024). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)
Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

Bea Cukai terus menuai kecaman publik karena dianggap berkinerja buruk. Sri Mulyani belum berhasil menangani. Kini Jokowi turun tangan.