Setya Novanto Tersangka Kasus E-KTP, Pengacara Segera Berembug  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Senin, 17 Juli 2017 21:26 WIB

Kuasa hukum Setya Novanto Firman Wijaya

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum tersangka dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (kasus e-KTP) Setya Novanto, Firman Wijaya, mengatakan pihaknya segera berdiskusi dengan Novanto.

“Kami masih akan berdiskusi dengan beliau (Setya Novanto),” kata dia saat dihubungi Tempo, Senin, 17 Juli 2017.

Baca : Nurul Arifin: Partai Golkar Mengikuti dan Hormati Proses Hukum Setya Novanto

Firman mengaku belum bisa memberikan komentar lebih setelah kliennya dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengaku belum memiliki bahan yang cukup untuk menyampaikan sikap.

Menurut Firman, Novanto juga belum bercerita usai pemeriksaan sebagai saksi atas tersangka pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong Jumat kemarin. Ia mengaku terakhir bertemu dengan Novanto pada Lebaran Idul Fitri kemarin. “Saya sendiri belum ketemu sekarang,” kata dia.

Petang ini, KPK menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto sebagai tersangka. KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka karena diduga menyalahgunakan kewenangan sehingga mengakibatkan negara rugi Rp 2,3 triliun dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Simak : Kasus E-KTP, Setya Novanto Pernah Janjikan Rp 1 M Jika Bisa Buktikan

Nama Novanto kerap muncul dalam keterangan beberapa saksi di sidang dugaan korupsi e-KTP. Jaksa penuntut umum KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga menyebut nama Novanto dalam berkas dakwaan dan tuntutan. Namun Ketua Umum Partai Golkar itu selalu membantah terlibat dan ikut menikmati aliran uang dalam kasus e-KTP.

DANANG FIRMANTO

Video Terkait:
KPK Tetapkan Setya Novanto sebagai Tersangka Korupsi E-KTP




Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

10 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya