Nurul Arifin: Partai Golkar Hormati Proses Hukum Setya Novanto  

Senin, 17 Juli 2017 | 21:06 WIB
Nurul Arifin: Partai Golkar Hormati Proses Hukum Setya Novanto  
Ketua Pelaksana Silaturahmi Nurul Arifin, memberikan keterangan kepada awak media terkait pelaksanaan silaturahim nasional rekonsiliasi antara dua kubu kepengurusan Partai Golkar, di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 30 Oktober 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini Nurul Arifin mengatakan masih menunggu surat resmi dari KPK terhadap penetapan Ketua Umum Setya Novanto sebagai tersangka.

"Partai Golkar mengikuti dan menghormati proses penegakkan hukum. Dan kami memegang teguh azas praduga tidak bersalah," ujar Nurul Arifin kepada Tempo, Senin malam, 17 Juli 2017.

Baca :
Setya Novanto Jadi Tersangka, Nurul Arifin Kaget dan Prihatin
Istana Enggan Komentari Penetapan Tersangka Setya Novanto

Lebih jauh, Nurul menyebutkan selama belum ada keputusan inkrah, hendaknya semua pihak menghormati proses-proses hukum yg berjalan.

Pada Senin petang, 17 Juli 2017, KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka, Senin, 17 Juli 2017. Kasus ini diduga merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Ketua KPK Agus Rahaardjo dalam jumpa pers menyatakan, Setya Novanto melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong diduga memiliki peran dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran di DPR serta proses pengadaan barang dan jasa dalam proyek KTP Elektronik tahun 2011-2012.

Baca juga: Peran Tersangka Setya Novanto Pernah Disebut Jaksa KPK Bulan Lalu


Sebelumnya, Nurul Arifin mengaku kaget dengan kabar tersebut dan mengaku prihatin dengan penetapan tersangka Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. "Kami berharap yang terbaik dan tidak ada intervensi dari pihak mana pun. Kita ikuti saja," ujar Nurul di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin 17 Juli 2017.

FEBRIYAN | ARKHELAUS W | DWI ARJANTO

Video Terkait:
Setya Novanto Jadi Tersangka, Sekjen Golkar Beri Pernyataan







Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan