Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra tiba untuk memberikan dukungan terkait penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, di Gedung KPK, Jakarta, 23 Januari 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. menilai terpilihnya Saldi Isra sebagai hakim konstitusi menggantikan Patrialis Akbar adalah putusan yang tepat. Mahfud meyakini Saldi dapat mengatasi citra Mahkamah Konstitusi (MK) yang belakangan terpuruk akibat kasus kebocoran dokumen dan suap hakim. "Menurut saya, itu pilihan yang sangat tepat," kata Mahfud saat dihubungi di Jakarta, Ahad, 9 April 2017.
Mahfud berpendapat sejak awal Saldi adalah kandidat yang paling diunggulkan menggantikan Patrialis. Saldi, kata dia, adalah calon yang memenuhi syarat utama dalam integritas moral. "Kalau keilmuan bisa banyak yang sama, tapi soal kejujuran dan moral hukum, kapasitas keilmuan dan pengalaman, itu sudah cukup meski umur masih muda," ujar Mahfud.
Ia meyakini kehadiran Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang itu dapat memperkuat MK dan mampu mengimbangi hakim MK yang sudah ada. Menurut dia, Saldi tak akan canggung dalam pengambilan keputusan setiap perkara di MK. "Dia kalau berdebat tidak canggung, kalau punya pendapat berbeda, dia banding, atau dilawan kalau tidak sependapat," kata Mahfud.
Mahfud berujar bersama beberapa pihak mendorong Saldi untuk mencalonkan dirinya sebagai hakim MK. "Terutama kelompok pejuang prodemokrasi dan hukum," kata dia. Menurut Mahfud, integritas moral Saldi mampu menjadi solusi untuk membenahi MK.
"Sekarang ada kecenderungan pengadilan dihegemoni oleh pimpinan. Kalau pimpinan senior memutuskan, yang lain segan. Saldi tidak, karena hukum ya hukum, kebenaran ya kebenaran."
Presiden Joko Widodo telah menjatuhkan pilihannya kepada Sadli Isra sebagai hakim MK menggantikan Patrialis yang tersandung kasus dugaan suap uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan di MK.
Ketua Panitia Seleksi Hakim MK, Harjono, mengatakan telah dihubungi Sekretariat Negara untuk memenuhi undangan pelantikan yang akan dilaksanakan pada Selasa, 11 April 2017.
