TEMPO.CO, Jakarta - Rombongan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hari ini mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa pejabat yang datang dengan mobil dinas itu, di antaranya Ketua MPR Zulkifli Hasan didampingi dua wakilnya, Hidayat Nur Wahid dan Oesman Sapta Odang.
Dua mobil dinas bernomor polisi RI-53 dan RI-5 terparkir sejenak sekitar pukul 10.00. Zulkifli beserta dua wakilnya bergegas memasuki lobi gedung KPK. Tak sampai lima menit, mereka kembali keluar dari lobi. Zulkifli tak banyak berkomentar selain melemparkan senyum kepada wartawan.
Rombongan Zulkifli datang untuk menjenguk tersangka suap kuota gula, Irman Gusman. “Ya kami nengok aja, teman (Irman Gusman) kena musibah,” kata Zulkifli saat keluar dari lobi KPK, Senin, 10 Oktober 2016.
Ketika ditanya tentang kasus yang menyeret Irman Gusman sebagai tersangka, Zulkifli enggan berkomentar. Dia menilai hal itu urusan Dewan Perwakilan Daerah. Dia juga menolak bicara soal status Irman di Dewan Perwakilan Daerah.
Irman, yang sebelumnya menjabat Ketua Dewan Perwakilan Daerah, diduga menerima duit Rp 100 juta untuk mengalihkan jatah kuota gula ke Sumatera Barat. Saat ini, sesuai hasil keputusan dari sidang paripurna DPD, Irman telah dicopot sebagai Ketua DPD. Keputusan itu diambil setelah menerima rekomendasi dari Badan Kehormatan DPD.
Keluar dari lobi gedung KPK, Zulkifli membawa selembar kertas, izin untuk menjenguk Irman. Sebelum Zulkifli dan rombongan MPR menjenguk Irman, ada tokoh lain yang juga menjenguk mantan Ketua DPD itu. Salah satunya adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Juru bicara KPK, Yuyuk Andriati Iskak, mengatakan saat ini Irman telah boleh dijenguk kerabat dan keluarganya. Namun bagi mereka yang ingin menjenguk Irman, harus melalui persetujuan dari KPK.
DANANG FIRMANTO
Baca:
Jessica Ulang Tahun di Pondok Bambu, Begini Perayaannya
Minta Dilindungi Jokowi, Gatot Akan Bongkar Jaringan Ini
Gara-gara Uang Rp 200 Ribu, Dua Pria Nekat Bunuh Rekannya
Berita terkait
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
1 hari lalu
Alutsista guna menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Kesejahteraan prajurit sebagai simbol penghargaan negara terhadap tugas berat yang telah dijalankan.
Baca SelengkapnyaKetua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
2 hari lalu
Instruksi dan koordinasi dari satu pintu, yakni dari kantor Kemenkopolhukam, memastikan setiap pergerakan pasukan TNI-Polri hingga intelijen di lapangan termonitor dengan baik.
Baca SelengkapnyaSengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar
6 hari lalu
Dalam sengketa Pileg yang diajukan ke MK, Irman Gusman menuntut empat hal. Apa saja?
Baca SelengkapnyaBedah Buku Karya KSAL, Bamsoet Tegaskan Dukung Peningkatan Alutsista
10 hari lalu
Peningkatan Alutsista sangat diperlukan seturut posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Baca SelengkapnyaKetua MPR Tegaskan Indonesia Terus Dukung Kemerdekaan Palestina
31 hari lalu
Dukungan Indonesia kembali dinyatakan saat menerima rombongan imam Palestina.
Baca SelengkapnyaBamsoet Dukung Glenn Nirwana Berlaga di Touring Car Series Australia
52 hari lalu
Glenn menjadi satu-satunya wakil dari Indonesia, bahkan Asia, yang berpartisipasi di TCR.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Lukas Enembe, Jaksa KPK Tuntut Bekas Kepala Dinas PUPR Papua 7 Tahun Penjara
59 hari lalu
Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Gubernur Papua Lukas Enembe.
Baca SelengkapnyaKasus Dugaan Korupsi Gubernur Maluku Utara, KPK Jadwalkan Pemanggilan 2 Anggota TNI Hari Ini
59 hari lalu
Kedua anggota TNI yang akan diperiksa KPK pada hari ini adalah ajudan Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba.
Baca SelengkapnyaBamsoet Apresiasi Penampilan Ed Sheeran di Jakarta
3 Maret 2024
Konser bertema +-= Tour' (dibaca Mathematics Tour) yang disaksikan puluhan ribu penonton ini menjadi konser kedua Ed Sheeran di Jakarta
Baca SelengkapnyaBasarah Sebut Hak Angket dan Gugatan MK untuk Kepastian Hukum
1 Maret 2024
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, mengatakan, wacana hak angket yang tengah digulirkan anggota DPR, termasuk gugatan atas dugaan kecurangan Pemilu Presiden 2024 yang tersuktur, sistematis dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian politik dan hukum.
Baca Selengkapnya