Penyidik KPK membawa kardus berisi dokumen dalam penggeledahan gedung Mahkamah Konstitusi terkait ditangkapnya ketua MK Akil Mochtar dalam dugaan praktek Korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat, di Jakarta, Kamis (3/10). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, mengaku tak khawatir dengan penyangkalan yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam dugaan menerima suap. Menurut Abraham, penyangkalan macam ini merupakan hal yang wajar.
"Semua tersangka kalau diperiksa KPK selalu menyangkal. Bagi kami, itu biasa," kata Abraham kepada wartawan usai mengikuti upacara HUT TNI ke-68 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 5 Oktober 2013.
Menurut dia, KPK sudah punya modal untuk melawan penyangkalan Akil. Penyidik sudah memiliki sejumlah alat bukti yang bisa membuktikan keterlibatan Akil dalam suap ini. Sampai saat ini, penyidik KPK masih mendalami hasil penggeledahan di ruang kerja Akil, di kantor MK, Jakarta.
Penyidik akan melakukan verifikasi dan falidasi alat bukti yang ditemukan. "Baru bisa dilihat sejauh mana alat bukti itu bisa dukung terungkapnya kasus ini secara luas."
Abraham mengaku belum akan melebarkan kasus suap Akil ini ke tindak pidana pencucian uang. "Ini kan masih awal, baru diperiksa satu kali, sabar," kata dia.
Rabu, 2 Oktober, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan seorang politikus Partai Golkar Chairun Nisa. Dari tangan mereka, KPK menyita barang bukti uang senilai Rp 3 miliar.
Selain dua orang tersebut, ada Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambit Bintih; dan dua pengusaha. Tiga orang belakangan ditangkap di sebuah hotel. Suap untuk Akil ini diduga berkaitan dengan sengketa pilkada Gunung Mas. Kini, Akil cs sudah berstatus tersangka.
