TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud Md., kembali menyindir perilaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pasalnya, anggota Dewan sering kali mangkir setiap diminta hadir untuk memberikan keterangan dalam sidang MK.
"Kalau orangnya malas hadir ya enggak apa-apa, tapi kalau pemerintah tidak hadir dimarahi menterinya," kata Mahfud sebelum memimpin sidang dengan agenda mendengar keterangan saksi ahli untuk uji materi Undang-Undang APBN di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 30 November 2011.
Padahal, lanjut Mahfud, dipanggilnya anggota Dewan dalam sidang MK tidak berarti mereka memiliki perkara dengan pemerintah. Kehadiran anggota Dewan lebih bertujuan untuk memberikan keterangan terkait isi undang-undang yang diuji materinya.
"DPR sebagai pihak yang membuat undang-undangnya diminta beri keterangan dari posisinya. Tidak hadir berarti tidak menggunakan haknya dan berarti menyerahkan haknya kepada hakim," kata Mahfud.
Dalam sidang uji materi hari ini seharusnya dijadwalkan pemeriksaan saksi dari DPR. Undang-undang yang diuji, yakni UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
Uji materi UU ini diajukan oleh koalisi LSM yang meminta MK membatalkan pasal terkait dengan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah.
Koalisi menilai dana itu bertentangan dengan UU No 33 Tahun 2004 tentang transfer daerah yang tidak mengenal dua dana tersebut.
DPPID dan DPID juga dianggap rawan praktek mafia anggaran seperti yang terjadi dalam kasus suap Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
RIRIN AGUSTIA
Berita terkait
Disebut Terafiliasi PDIP, Hakim MK Saldi Isra Tunggu Putusan MKMK
46 hari lalu
Hakim Saldi Isra angkat bicara usai dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konsumen atas tudingan terafiliasi dengan PDIP.
Baca SelengkapnyaSegini Harta Kekayaan Arsul Sani yang Dilantik Jadi Hakim Konstitusi
18 Januari 2024
Mantan Wakil Ketua MPR, Arsul Sani dilantik menjadi Hakim Konstitusi
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Rekrut Calon Hakim MA Lewat Rekrutmen ASN 2024
15 Desember 2023
Calon hakim di lingkungan Mahkamah Agung (MA) menjadi salah satu kebutuhan yang akan dipenuhi lewat rekrutmen CASN 2024.
Baca SelengkapnyaFakta-fakta Para Tokoh Bangsa Temui Gus Mus Soal Mahkamah Konstitusi
14 November 2023
Aliansi yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang itu menyampaikan keprihatinan mereka ihwal merosotnya Mahkamah Konstitusi atau MK.
Baca Selengkapnya5 Mahasiswa Gugat Anwar Usman di PN Jakarta Pusat
13 November 2023
Sebanyak lima mahasiswa mendaftarkan gugatan terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Baca SelengkapnyaFirli Bahuri Semakin Tersudut Pengakuan Syahrul Yasin Limpo
3 November 2023
Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menyebutkan lima kali bertemu dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaKetua Mahkamah Konstitusi dan Periodenya: Jimly Asshiddiqie hingga Anwar Usman
25 Oktober 2023
Sejak 2003, MK telah dipimpin oleh beberapa Ketua Mahkamah Konstitusi yang berperan penting dalam menjaga keberlanjutan dan independensi lembaga ini.
Baca SelengkapnyaKejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Diungkap Hakim MK Saldi Isra dan Arief Hidayat
18 Oktober 2023
Dua hakim MK mengungkapkan kejanggalan putusan MK dalam dissenting opinion. Berikut keanehan yang diungkap Saldi Isra dan Arief Hidayat.
Baca SelengkapnyaProfil Singkat 9 Hakim Mahkamah Konstitusi, termasuk Anwar Usman
16 Oktober 2023
Selain Anwar Usman, kakak ipar Jokowi, berikut profil singkat Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023-2028.
Baca SelengkapnyaKoleksi Mobil Arsul Sani yang Baru Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi
28 September 2023
Arsul Sani memiliki kendaraan senilai Rp 287 juta yang terdiri dari dua unit koleksi mobil dan satu unit sepeda motor. Berikut daftarnya:
Baca Selengkapnya