TEMPO.CO, Jakarta - Hakim MK Anwar Usman mendapatkan sanksi dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK berupa teguran tertulis karena terbukti melanggar etik. Pelapor buka suara soal ini.

Ada tiga laporan berbeda yang masuk ke MKMK soal dugaan pelanggaran etik Anwar Usman. Ketiganya adalah Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, Alvon Pratama Sitorus dan Junaidi Malau, serta Harjo Winoto.

"Untuk laporan kami terhadap Anwar Usman, kami menghormati putusan itu walaupun ada sedikit rasa tidak puas karena hanya teguran tertulis," kata salah satu pelapor, Zico, saat ditemui usai sidang putusan MKMK di Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024.

Dalam laporannya, Zico meminta Anwar Usman diberhentikan secara tidak hormat jika melanggar etik. Namun, keputusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Anwar hanya diberikan sanksi berupa teguran tertulis.

Sebagai informasi, Zico melaporkan eks Ketua MK ihwal pernyataannya konferensi pers pada November 2023 lalu. Dalam konferensi pers itu, Anwar menyampaikan tanggapannya soal pencopotan dirinya dari posisi Ketua MK oleh MKMK akibat Putusan 90 soal batas usia capres-cawapres.

Anwar menyoroti upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan MK. Selain itu, dia juga merasa difitnah secara keji terkait penanganan perkara syarat usia minimal capres-cawapres tersebut.

Menurut Zico, pernyataan Anwar mengenai fitnah seolah-olah tidak terima oleh putusan MKMK. Selain itu, Zico juga melaporkan Anwar karena menggugat pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK baru lewat Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN.

"Bagi kami, ini menunjukkan bagaimana seorang hakim konstitusi telah terbukti berkali-kali melanggar etik. Pendapat saya pribadi, saya mempertanyakan apakah pantas hakim konstitusi seperti itu?" ucap Zico.

MKMK telah memutuskan Hakim Anwar Usman melanggar etik. Keputusan ini diketuk pada sidang hari ini di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024.

"Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka dua dan angka satu Sapta Karsa Hutama," kata Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna. "Kedua, menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada Hakim Terlapor.

Pilihan Editor: MKMK Putuskan Saldi Isra Tak Langgar Kode Etik Soal Tudingan Terafiliasi PDIP