Ketika Ganjar dan Mahfud Md Kompak Berharap MK Selamatkan Demokrasi

Reporter

Editor

Rabu, 27 Maret 2024 20:07 WIB

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi atau MK menggelar persidangan perdana dua perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 pada Rabu, 27 Maret. Perkara satu adalah permohonan yang diajukan oleh pasangan calonlon nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Sedangkan perkara dua adalah permohonan yang diajukan pasangan calon nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Tahapan pemeriksaan persidangan serta penyerahan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta pemberi keterangan digelar pada Kamis, 28 Maret. Selanjutnya adalah tahapan pemeriksaan persidangan digelar pada 1-18 April 2024 dan tahapan pengucapan putusan atau ketetapan digelar pada 22 April 2023.

Baik pasangan Aies-Muhaimin maupu Ganjar-Mahfud menggugat hasil Pilpres 2024 yang dimenangi oleh pasangan nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ganjar Sebut Hanya Butuh 5 Orang Pemberani untuk Selamatkan Demokrasi

Ganjar Pranowo berharap MK dapat mengabulkan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang dia ajukan. Dia menuturkan perbaikan demokrasi di Indonesia hanya membutuhkan keberanian lima hakim konstitusi untuk mengabulkan gugatan hasil Pilpres 2024.

Advertising

“Perubahan yang bisa dilakukan dari seluruh carut marut itu, tadi disampaikan, hanya butuh lima orang berani untuk memutuskan nasib jalannya demokrasi ini,” kata Ganjar usai sidang pendahuluan PHPU Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Rabu, 27 Maret 2024.

Permohonan sengketa Pilpres 2024 bisa dikabulkan jika diterima oleh lebih dari setengah komposisi hakim konstitusi yang mengadili. Adapun sengketa PHPU Pilpres 2024 disidangkan oleh delapan dari sembilan hakim konstitusi yang ada. Hanya hakim konstitusi Anwar Usman yang tidak ikut mengadili perkara tersebut.

Karena itu, Ganjar mengatakan masyarakat perlu mendukung para hakim konstitusi tersebut agar dapat mengambil keputusan berani. “Jadi sebenarnya butuh lima orang itulah yang mesti kita berikan dukungan agar MK kembali pada marwahnya,” ucap dia.