TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menanggapi kritik Ganjar Pranowo yang menyebut wacana penambahan kementerian di kabinet Prabowo-Gibran merupakan politik akomodasi dan hanya berupaya memenuhi kepentingan kelompok sendiri.
Dasco lalu mempertanyakan letak kesalahan politik akomodasi. Menurut dia, mengakomodasi mereka yang telah berjuang bersama untuk membangun Indonesia merupakan hak yang sah-sah saja.
“Apakah misalnya kita mengakomodasi kawan-kawan yang sudah berjuang, bersama-sama untuk membangun Indonesia ke depan, apakah salah?,” kata Dasco, saat ditemui usai menghadiri acara Silaturahmi dan Tasyakuran DPD Gerindra DKI Jakarta di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat pada Kamis, 9 Mei 2024.
Dasco menekankan bahwa keputusan untuk mengakomodasi adalah hak mereka (Koalisi Indonesia Maju), sebagai pihak yang memenangkan Pilpres 2024. “Itu kan adalah hak pemenang. Kita juga kalau kemudian ada yang menang dia mau mengakomodasi, kita juga enggak pusing,” ujarnya.
Mantan Calon Presiden nomor urut 03 sekaligus mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebelumnya menyebut wacana penambahan kementerian menjadi 38 hingga 40 di kabinet Prabowo-Gibran sebagai potensi politik transaksional antara pemimpin dan pendukungnya.
Ganjar bahkan menekankan bahwa jumlah kementerian sudah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Menurut dia, perubahan jumlah kementerian harus diikuti dengan revisi UU tersebut, atau akan melanggar hukum.
Pilihan Editor: Gerindra Sebut Prabowo Telah Kantongi Nama Cagub Jakarta dari Internal
