PPP akan Bahas Kepastian Masuk Koalisi Prabowo atau Tidak dalam Rapimnas

Selasa, 26 Maret 2024 18:52 WIB

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan membahas kemungkinan partai berlambang kabah ini masuk koalisi Prabowo atau tidak dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) atau Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).

Ketika dikonfirmasi Tempo, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Achmad Baidowi tidak membantah hal tersebut. “Memang keputusan itu (masuk koalisi Prabowo-Gibran) kalau tidak Rapimnas ya Mukernas,” ujar dia ketika dihubungi Selasa, 26 Maret 2024.

Fokus sengketa pemilu

Namun, Awiek, sapaan akrabnya, menyebut pelaksanaan rapat tersebut belum diputuskan. Sebab, partainya masih berfokus menghadapi sengketa hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya, PPP juga disebut membuka pintu bagi kemungkinan kedatangan Prabowo dan Partai Gerindra ke Kantor DPP. Namun, hal ini baru pembicaraan antar elite fraksi masing-masing partai saja.

Sebelumnya, Awiek mengklaim telah terjadi komunikasi informal antarpetinggi partai mengenai pertemuan PPP dengan Gerindra. Tetapi dari pernyataan pihak Gerindra, kata dia, telah terdapat keinginan untuk bersilaturahmi ke PPP.

Advertising
Advertising

Dengan adanya rencana silaturahmi dari Partai Gerindra tersebut, Awiek mengaku belum mau berandai-andai tentang rencana ke depannya, terutama soal posisi PPP yang merupakan salah satu partai pendukung Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md pada Pilpres 2024.

"Saya kira soal silaturahmi, komunikasi politik, itu baik-baik saja. Itulah indahnya demokrasi di Indonesia," kata Awiek.

Awiek menegaskan dalam demokrasi, seluruh pihak boleh bersaing dan berkontestasi, tetapi tidak boleh memiliki dendam. Setelah pemilu selesai, dia menekankan agar seluruh pihak bisa berdamai dan membangun NKRI untuk kemajuan bangsa.

Dengan demikian, kata Awiek, silaturahmi politik maupun komunikasi politik antar elemen bangsa merupakan hal yang baik serta merupakan pengajaran demokrasi beradab bagi rakyat Indonesia.

DEFARA DHANYA | ANTARA

Pilihan Editor: Kubu Ganjar-Mahfud Serahkan 15 Kontainer Bukti Tambahan ke MK

Berita terkait

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

2 jam lalu

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

2 jam lalu

Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

Wacana penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo perlu kajian ilmiah.

Baca Selengkapnya

Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

4 jam lalu

Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

Prabowo berencana menambah jumlah pos kementerian di kabinetnya, mengingat gemuknya koalisi partai pendukung.

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

5 jam lalu

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Bappenas Sebut Makan Siang Gratis akan Disalurkan 3-5 Kali Tiap Pekan

5 jam lalu

Bappenas Sebut Makan Siang Gratis akan Disalurkan 3-5 Kali Tiap Pekan

Mulai berjalan 2025, Bappenas perkirakan program makan siang gratis akan disalurkan sebanyak 3-5 kali dalam seminggu

Baca Selengkapnya

Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

5 jam lalu

Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

Ketua MK itu berujar para kuasa hukum KPU juga harus memperhatikan aspek estetika dokumen, selain soal substansi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

6 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

7 jam lalu

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

11 jam lalu

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

Mahfud Md menyebut curangan pemilu saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru, karena pemenang telah ditentukan.

Baca Selengkapnya

Disebut Punya Peluang Jadi Lawan Khofifah di Pilkada Jatim, Awiek: Saya Kembalikan ke Partai

11 jam lalu

Disebut Punya Peluang Jadi Lawan Khofifah di Pilkada Jatim, Awiek: Saya Kembalikan ke Partai

Politikus PPP Achmad Baidowi mengapresiasi pendapat yang menyebut dirinya layak maju di Pilkada Jawa Timur menjadi pesaing Khofifah.

Baca Selengkapnya