TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan dukungan pemerintah dalam memastikan kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mendagri pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI yang membahas Evaluasi Tahapan Pemilu Serentak 2024 di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, pada Senin, 25 Maret 2024.

Tito menegaskan bahwa dukungan yang diberikan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk campur tangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Namun, dukungan tersebut diberikan karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat bekerja secara mandiri mengingat kompleksitas Indonesia sebagai negara yang besar.

Dukungan ini mencakup penyediaan data kependudukan seperti Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memberikan akses penuh terhadap data tersebut kepada KPU. Selain itu, Kemendagri aktif dalam kegiatan perekaman KTP elektronik untuk memastikan kelengkapan data yang optimal.

“Kemudian pada saat pelaksanaan kampanye kita juga memberikan dukungan, selain TNI, Polri, juga ada Linmas di sana yang merupakan jejaring Pemda dan Satpol PP,” kata Tito dalam keterangan resminya, Senin.

Selain itu, Tito menyebut pemerintah turut membantu dalam percepatan distribusi logistik pemilu sesuai permintaan KPU, terutama di daerah-daerah sulit terjangkau. “Ada yang bahkan meminta dukungan karena kekurangan kendaraan operasional, ini juga dibantu oleh Pemda-Pemda dan kami meminta untuk membantu semaksimal mungkin,” ujarnya.

Selain dukungan tersebut, pemerintah juga berupaya untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN). Langkah ini antara lain dilakukan melalui penerbitan Surat Edaran Bersama (SEB) oleh Mendagri, MenPAN-RB, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu RI yang menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan netralitas pegawai negeri sipil dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan pada 22 September 2022.

Lebih lanjut, Kemendagri juga telah menerbitkan Surat Edaran guna mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Sebanyak 14 Surat Edaran telah dikeluarkan kepada pemerintah daerah (Pemda), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memberikan bantuan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di daerah masing-masing.

Selain itu, Kemendagri aktif dalam memastikan pemenuhan anggaran untuk Pemilu 2024. Tito menekankan pentingnya persetujuan anggaran yang rasional dan mendorong pihak terkait, termasuk Presiden dan Menteri Keuangan, untuk mencapai hal tersebut.

“Kami mendorong kepada Bapak Presiden, Menkeu, untuk tercapainya angka yang rasional.” ujar Tito.

Pada Senin kemarin, Kemendagri hadir dalam rapat bersama Komisi II DPR yang membahas evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024. Dalam rapat itu, hadir KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Agenda rapat tersebut masih akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan tanggapan anggota komisi.

Pilihan Editor: Tak Cukup Waktu Bahas Evaluasi Pemilu 2024, DPR dan KPU akan Rapat Lagi Pekan Depan