TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum kelompok relawan Projo Budi Arie Setiadi membantah bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menitipkan sejumlah nama untuk Kabinet Prabowo Subianto.

"Kalau usulan boleh aja. Kalian (wartawan) yang usulin semua juga boleh, namanya usul juga. Bukan nitip dong beda. Kalau nitip kan, wah?!" kata Budi Arie, yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin, 25 Maret 2024.

Meskipun tak menyangkal soal usulan, Budi Arie enggan membeberkan rekomendasi nama dari Jokowi untuk kabinet Prabowo. "Ya entar kan tergantung. Masih lama kok. waktunya masih tujuh bulan lagi," kata dia.

Sebelumnya Jokowi disebut-sebut telah menyorongkan loyalis dan posisi sejumlah menteri di Kabinet Prabowo. Salah satu di antaranya adalah Pratikno yang saat ini menjabat Menteri Sekretaris Negara.

Dua sumber dari petinggi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang mengetahui keinginan Jokowi menceritakan informasi ini. Kabar tersebut dimuat di Majalah Tempo yang terbit pada edisi Senin, 25 Maret 2024, dengan tulisan utama ‘Proposal Titipan Si Paling Berjasa’.

Anggota tim kampanye Gibran Rakabuming Raka – Putra Sulung Jokowi, dan petinggi TKN mengatakan Pratikno diajukan sebagai menteri di Kabinet Prabowo, untuk membantu Gibran. Namun posisi belum ditentukan. Pratikno – eks Rektor Universitas Gadjah Mada, merupakan orang kepercayaan Jokowi.

Jokowi juga disebut meng-endorse Politikus Golkar Bahlil Lahadalia – yang saat ini menjabat Menteri Investasi, untuk masuk Kabinet Prabowo sebagai wakil dari profesional. Selama kampanye, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal itu membentuk Tim Kampanye Strategis Prabowo-Gibran.

Selain menteri, Jokowi dikabarkan juga merekomendasikan nama untuk dua pos di antaranya Kepolisian RI dan kejaksaan kepada Prabowo. Jokowi sendiri pernah menanggapi soal keterlibatannya dalam penyusunan kabinet Prabowo.

Istana merespons soal keterlibatan Presiden Jokowi dalam pembentukan Kabinet Presiden terpilih 2024/2029 Prabowo Subianto. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan pengangkatan menteri dalam kabinet mendatang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden terpilih setelah dilantik 20 Oktober 2024.

“Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabatan 20 Oktober 2024,” kata Ari dalam pesan singkat kepada Tempo pada Senin, 25 Maret 2024.

DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Pratikno dan Rosan Bertemu, Bahas Susunan Kabinet?