Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan yang juga sebagai Menteri Sosial, Tri Rismaharini hadir dalam acara silahturahmi dan kerja sama Partai Politik di DPP PDIP, Jakarta, Senin, 28 Agustus 2023. PDI Perjuangan menerima kedatangan Partai Hanura dalam rangka Silahturahmi dan Kerja Sama Partai Politik mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma terharu dan menitikkan air mata dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. Raut muka mantan Wali Kota Surabaya itu nampak memerah ketika mendengar cerita anggota Komisi VIII dari Fraksi Golkar Ali Ridho tentang penderitaan seorang nenek 90 tahun di Magetan, Jawa Timur.
Mula-mula Ridho berkisah bahwa ia membaca di sebuah media online soal nenek sebatang kara yang tak mendapat bantuan sosial. “Setelah saya cari, ketemu. Memang begitulah adanya,” kata Ridho dipantau dari siarah YouTube.
Menurut Ridho si nenek yang bernama Semi tersebut masih cukup sehat. Ia misalnya, tak memakai kacamata. Fisik dan pendengarannya juga masih bagus.
“Beda dengan saya yang sudah mengenakan kacamata, tapi nenek itu tidak,” kata Ridho sambil menunjukkan kacamata minusnya.
Ridho yang semula lancar bercerita, tiba-tiba tercekat suaranya saat mengatakan bahwa nenek tersebut memasak makanan bukan beras, melainkan tahu dan kacang panjang yang direbus tanpa penguapan.
Sementara di sisi lain di desa yang sama, kata Ridho, ada orang yang tidak berhak menerima bansos tapi justru mendapat bantuan. “Saya yakin Bu Menteri menemukan banyak hal seperti ini karena wilayah yang Ibu tangani seluruh nusantara,” kata dia.
Risma pun nampak menutupi mulutnya dengan telapak tangan kanannya. Matanya berkaca-kaca. Ia kemudian menunduk di meja beberapa detik sebelum mengangkat kembali mukannya yang sembap.
Selanjutya Komisi VIII DPR meminta Risma memastikan penyaluran bansos agar tepat waktu, tepat nilai, tepat jumlah, dan tepat sasaran.”Sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi.
Permintaan itu juga merupakan hasil kesimpulan dari rapat kerja..Untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tersebut tepat sasaran, Komisi VIII DPR pun meminta Risma agar memperbaiki akurasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
DTKS merupakan data yang meliputi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS).
