Hadi Tjahjanto Kumpulkan Mendagri hingga Kepala BIN Bahas Situasi Pasca- Pemilu 2024

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Juli Hantoro

Jumat, 15 Maret 2024 13:33 WIB

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai pertemuan dengan Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Keraton Yogyakarta Jumat petang (23/2). Dok.istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto memimpin rapat koordinasi soal kondisi nasional pasca pemungutan suara pemilihan umum atau Pemilu 2024.

Rapat itu digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Maret 2024. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Proses pemilu 2024 masih dalam tahap rekapitulasi perhitungan suara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) rencananya merampungkannya pada 20 Maret 2024.

“Untuk itu kita bersama sama hendaknya mengamankan proses demokrasi yang sedang berjalan ini dan ikut juga menjaga stabilitas politik hukum dan keamanan agar tetap kondusif,” kata Hadi dalam jumpa pers usai rapat pada Jumat.

Setelah pencoblosan pada 14 Februari 2024, wacana publik diramaikan dengan bergulirnya hak angket pemilu di DPR. Demonstrasi digelar di depan kompleks parlemen, kawasan Senayan, dalam beberapa hari lalu untuk mendesak diselidikinya dugaan kecurangan pemilu yang dinilai melibatkan pejabat tinggi hingga Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Advertising
Advertising

Dugaan kecurangan pemilu atas intervensi kepala negara dalam pemilihan sudah mencuat sebelum hari pemilihan. Sejumlah akademisi hingga sejumlah kelompok sipil masih menggelar aksi massa mengkritik presiden Jokowi hingga beberapa waktu ini.

Dalam keterangan pers di Kemenko Polhukam hari ini, Hadi mengatakan turut memantau perkembangan terkini. “Sesuai dengan informasi dan dari hasil pembahasan rapat koordinasi. Secara umum situasi dan kondisi nasional masih relatif kondusif dan aman terkendali,” katanya.

Pilihan Editor: DPR dan Pemerintah Sepakat Ketua dan Anggota Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk oleh Presiden

Berita terkait

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

2 jam lalu

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

13 jam lalu

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

17 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

18 jam lalu

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

22 jam lalu

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

Mahfud Md menyebut curangan pemilu saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru, karena pemenang telah ditentukan.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

1 hari lalu

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

1 hari lalu

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.

Baca Selengkapnya

Tak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?

2 hari lalu

Tak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?

Apa itu pelat nomor khusus dan bagaimana aturannya termasuk saat masuk wilayah sistem ganjil-genap?

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Keluhkan Mayoritas Inflasi Provinsi Lampaui Angka Nasional

2 hari lalu

Mendagri Tito Keluhkan Mayoritas Inflasi Provinsi Lampaui Angka Nasional

Menteri TIto Karnavian meminta kepala daerah memerhatikan inflasi di daerahnya masing-masing.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

2 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya