Bawaslu Sebut Ada Potensi Kerawanan dalam PSU di Kuala Lumpur, Apa Saja?
Reporter
Antara
Editor
Sapto Yunus
Minggu, 10 Maret 2024 04:57 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu atau (Bawaslu) RI menyoroti beberapa kerawanan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang atau PSU di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Ahad, 10 Maret 2024. Menurut Anggota Bawaslu Lolly Suhenty, kerawanan tersebut adalah mengenai waktu pemungutan surat suara; surat suara atau logistik pemilihan umum (pemilu); serta kerawanan pemilih, saksi, dan/atau penyelenggara.
"Pengawas pemilu melakukan pengawasan melekat untuk memastikan PSU sesuai dengan ketentuan, baik prosedur, ketersediaan logistik, akurasi data, dan ketentuan khusus mengenai prosedur PSU," kata Lolly dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, 9 Maret 2024.
Lolly menuturkan pengawas pemilu juga berkoordinasi dengan jajaran Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI secara intensif agar semua kerawanan bisa diantisipasi sejak dini dan turut mensosialisasikan PSU kepada WNI di Kuala Lumpur baik secara luring maupun daring.
Langkah tersebut bertujuan agar pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) PSU Kuala Lumpur dapat menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) maupun Kotak Suara Keliling (KSK).
"Semua strategi tersebut dilakukan agar PSU berjalan lancar, sesuai prosedur, dan partisipasi masyarakat dapat tetap terjaga," ujarnya.
Lolly menyebutkan, pada kerawanan waktu pemungutan surat suara, terdapat potensi pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 08.00 waktu setempat, pemungutan suara ditutup tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (sebelum pukul 18.00 waktu setempat), dan/atau pembukaan Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN) lebih awal daripada ketentuan, yakni satu jam sebelum pemungutan suara selesai.
Kemudian untuk kerawanan pada surat suara atau logistik pemilu, lanjut dia, terdapat beberapa potensi di antaranya surat suara yang tersedia tidak sesuai ketentuan (Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri/DPTLN lebih dari 2 persen per TPSLN atau KSK), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) tidak menandatangani surat suara, DPTLN tidak terpasang di sekitar TPSLN atau KSK, kotak suara dibuka sebelum proses penghitungan, dan/atau alat bantu disabilitas netra (braille template) tidak tersedia.
